Plh.Bupati Bengkalis Serahkan Secara Simbolis BST ODP PMI di Aula BPBD

KBRN, Bengkalis : Pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkalis H.Bustami,HY Selasa, 7 Juli 2020 serahkan secara simbolis kepada empat perwakilan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk orang dalam pemantauan (ODP) yang tiba di Bengkalis terhitung dari 1 Maret sampai 29 Mei 2020.

Penyerahan secara simbolis selain Plh.Bupati H.Bustami juga didampingi Kepala pelaksana (Kalaksa) BPBD Bengkalis dan Kapolres AKBP Hendra Gunawan,S.I.K,T.H, Asisten administrasi dan pembangunan Heri Indra Putra dan pejabat lain.

Penyaluran secara simbolis dilaksanakan di Kantor BPBD Jalan A. Yani yang diwakili oleh 4 orang penerima Bahadudin dari Kelurahan Damon, Hendra Saputra Desa Teluk Latak, Mashuri dan Abdul Rahman dari Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis. 

Plh Bupati Bengkalis Bustami HY menyampaikan bahwa, untuk total penerima bantuan untuk Kabupaten Bengkalis sebanyak 4.107 orang dan jumlah ini berasal dari seluruh Kecamatan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bustami juga menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah ini nilinya memang tidak terlalu besar dan diberikan untuk satu tahap saja sebesar Rp600.000/ kepala yang sudah beusia 18 tahun, ini salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap para PMI warga asal Kabupaten Bengkalis.

"Bantuan sosial tunai (BST) ini untuk pekerja migran Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkalis sebagai wujud dan menginginkan agar bisa memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 termasuk warga kita yang baru pulang dari Malaysia,"kata Bustami dalam sambutannya.

"Jadi dapat kita buktikan pemkab Bengkalis, untuk dapat berikan bantuan ditengah pandemi Covid-19 ini. Dan kami harapkan bantuan ini dapat mengatasi beban kita, agar penerima tidak melihat besar atau kecilnya. Tetapi lihatlah dari sisi kepedulian Pemda Bengkalis khususnya gugus tugas penanganan covid-19 ini,"ungkap Bustami.

Disisi lain Bustami juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan Bantuan ini karena tim seleksi mengalami kesulitan dalam mendata karena selain kedatangannya tidak sama dan alamatnya pun ketika kedatangan tidak lengkap.

"Kami memohon maaf karena terjadi keterlambatan penyaluran bantuan ini. Dan harap dapat dimaklumi, karena dalam hal ini pemerintah harus terlebih dahulu mengumpulkan data yang lebih akurat,"ucapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00