Bengkalis Sudah Saatnya Hadirkan BNN Untuk Berantas Narkoba

KBRN Bengkalis: Maraknya tindakan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) di kabupaten Bengkalis perlu mendapat perhatian khusus dan penanganan dari pihak berwenang.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial ketika diminta tanggapan tentang perlunya pembentukan badan khusus untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba siang tadi Rabu (1/7) menyebutkan, sejak setahun lalu pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk mempelajari tata cara menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Bengkalis, sehingga ada sinergitas dengan jajaran kepolisian.

“Mensupport segala sesuatu yang berkaitan penanganan penanggulangan peredaran narkoba tersebut, berkaitan dengan aturan regulasi yang mengatur bagaimana terbentuknya BNN ditingkat kabupaten atau apa lembaga yang bisa menangkal hal-hal yang demikian DPRD akan support”kata Syahrial

Ditegaskan Syahrial, DPRD Bengkalis dalam beberapa pertemuan dengan pihak eksekutif, selalu didorong untuk menambah pos pengawasan, baik dari unsur kepolisian maupun Angkatan Laut, termasuk desakan untuk mempersiapkan proposal pengajuan Markas Komando Polisi Perairan (Pol Air), guna mengawasi pintu-pintu masuknya narkoba ke Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri, beberapa waktu lalu sudah pernah mengajukan permohonan BNN Pusat melalui BNN Propinsi, namun menurut Kepala Kesbangpol Hermanto Baran, terhenti karena adanya moratorium.

“Surat permohonannya langsung ditandatangan oleh bupati Bengkalis pada tahun 2019 yang lalu, hanya saja ketika kita melakukan audiensi dengan kepala BNNP provinsi maupun BNN Pusat, bahwa BNN saat ini belum dapat merealisasikan permohonan kita, karena saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium untuk melakukan pengembangan organisasi, sehingga itulah kendala,tapi kita sudah usulkan ke BNN Pusat melalui BNN Provinsi”jelas Hermanto Baran

Sehubungan dengan adanya keinginan menghadirkan BNN di kabupaten Bengkalis, dijelaskan Kabag Umum BNN Propinsi Riau Irwan Kurniawan Hasyim, sesuai peraturan Kepala BNN Pusat, pemerintah Bengkal is harus mengajukan permohonan yang disertai dengan naskah akademik dan pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana dan prasarana perkantoran, termasuk SDM.

Menyinggung tentang adanya moratorium pengembangan organisasi BNN pada tahun 2018 sebagaimana dikemukakan Kepala Kesbangpol Bengkalis, ditegaskan Irwan Kurniawan Hasyim, Saat ini Kementrian PAN dan RB sudah memberikan sinyal untuk pengembangan organisasi BNN.

“Ada 3 kabupaten kota yg sudah siap dan sudah dinilai, itu terkena moratorium, mereka sudah mengajukan naskah akademik segala macam terhambat moratorium, dari informasi terahir ini Menpan sudah mulai memberikan sinyal silahkan untuk kabupaten kota mengajukan kembali, jadi tidak alasan juga, karena pada saat moratorium itu  penjajakan pembentukan naskah akdemik itu bisa dilakukan sampai siap”terang Irwan Kurniawan

Kehadiran BNN di kabupaten Bengkalis yang akan bersinergi dengan Jajaran Kepolisian, diharapkan menjadi solusi untuk pencegahan  peredaran dan penyalahgunaan  narkoba.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00