PAD Penerimaan Pajak di Bapenda Naik Turun , Ini Penyebabnya

Bapenda dan Kejari Bengkalis Jalin Kerjasama

KBRN, Bengkalis : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari sektor pajak sejak masa pandemi covid-19 terjadi turun naik atau berfluktuasi,selain disebabkan oleh penghasilan masyarakat menurun dan banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya juga disebabkan belum maksimalnya tim yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

Hal ini disampaikan kepala Bapenda Supardi, S.Sos dihadapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kasi Datun pada saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Jum'at,(23/7/2021) di Kantor Bapenda Jalan Jendra Sudirman Bengkalis.

Supardi menyebutkan bahwa Bapenda yang notabenenha mencari uang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) yang misinya ada dua yakni pajak daerah dan restribusi daerah.

"Kita punya tugas mencari dana atau duit untuk meningkatkan PAD daerah kita, maka kita punya dua misi pajak dan restribusi daerah,"kata Supardi.

Memasuki RPJMD periode 2021 - 2026 masa Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso , target pendapatan pajak dan restribusi  periode Bupati Kasmarni sudah mulai berjalan dan untuk tahun 2021 Bapenda Bengkalis ditargetkan 77 M.

Kaban Supardi dalam penyampaiannya mengatakan target pajak periode 2015 - 2020 belum maksimal dan banyak wajib pajak yang menunggak atau tidak patuh membayar pajak.

"Dalam target pertahun dari 2015 ke 2016 pun capaian target dan juga sampai akhir priode ditahun 2020 lalu dan kita berharap target pajak dengan adanya kerjasama ini semakin meningkat dan akan mencari sumber-sumber pajak lainnya," kata Supardi.

Kajari Bengkalis Nanik Kushushartanti  mengatakan, kerjasama ini sudah lama dirancang baru dapat terlaksana. " Saya harus meninggalkan Bengkalis menempati pos baru merupakan  satu kenangan sama Bapenda pak  Supardi," kata Kajari Bengkalis Nanik Kushushartanti dalam sambutannya.

Postur Pendapat Asli Daerah (PAD) kabupaten Bengkalis hanya kisaran Rp. 300 Milyar dari APBD Rp.  3.2 Triliun.

" Postur APBD kita hanya kisaran Rp. 300 Milyar termasuk kecil karena APBD selama ini dari DBH dan berhubungan dengan tunjangan operasional bulanan Bupati Bengkalis apabila PAD kecil atau staknan maka tunjangan untuk bupati pun disesuaikan PAD nya," kata Nanik.

Kajari pun mencontohkan salah satu tentang perhotelan di Bengkalis tidak memadai atau standar hotel masih kelas melati," Kita sering menerima tamu dari pusat dan untuk nginap di Bengkalis pun kita tidak dapat penuhi karena mereka harus standar hotel bintang empat seharusnya pemerintah dan dunia usaha bisa membangun karena selama ini animonya tinggi,"kata Nanik Kushartanti.

Dengan adanya kerjasama ini tentunya kejaksaan akan turut membantu terutama dalam upaya meminta WP yang menunggak bisa menyelesaikan kewajibannya, agar PAD Bengkalis bisa meningkat.

"Maka ada peran datun atau disebut debt collektor negara bekerja sebagai jaksa atau pengacara negara untuk memastikan WP mematuhi kewajiban." kata Kajari Bengkalis.

Dan bidang lain peran Datun Kajari Bengkalis mengajukan penagihan atau menjadi pengacara negara mewakili bapenda apabila di gugat WP.

Kajari Bengkalis sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga kerja terutama WP yang tidak membayar premi karyawan dan juga perusahaan yang tidak mengikuti program JKN atas laporan dari BPJS.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00