Kementerian LHK Turunkan Tim Tinjau Kebun Binatang Selatbaru

KBRN, Bengkalis :  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hadir menurunkan tim melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) serta Ditjen Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) untuk meninjau Kebun Binatang Selatbaru Kamis (17/6). 

Kunjungan ini bertujuan memastikan keberadaan fisik satwa serta lokasi Kebun Binatang Selatbaru yang bakal difungsikan kembali Pemkab Bengkalis dengan dibantu Ditjen Kementerian LHK serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BB KSDA) Riau. 

Tindak lanjut keseriusan Pemkab Bengkalis bersama BB KSDA Riau yang sebelumnya telah melakukan tinjauan serupa guna memfungsikan kembali taman rekreasi yang terletak tak jauh dari Pantai Selatbaru ini ditunjukkan dengan menurunkan langsung tim dari Kementerian LHK ke Negeri Junjungan Bengkalis. 

Setibanya tim dari Kementerian LHK yakni Pengendali Ekosistem Hutan Ditjen KSDAE Herdiana, Staf Ditjen Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Leny Hapsari Dewi serta Kepala seksi Pemanfaatan Dan Pelayanan BB KSDA Riau Arry Purnama Setiawan di pulau Bengkalis, langsung disambut Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wabup Bagus Santoso dan menuju kebun binatang Selatbaru. 

Mengawali kunjunganya, Tim Kementerian LHK dan BB KSDA Riau melihat kondisi bekas kandang binatang yang dulunya digunakan di kebun binatang berdekatan dengan pantai Selatbaru. 

Hasil survey  meninjau kebun binatang, masih dihuni dua ekor buaya dan seekor kura-kura yang sehat. Selain itu, turut terlihat gerombolan monyet-monyet liar yang mencari makan disekitaran bekas taman wisata ini. 

Dikatakan Pengendali Ekosistem Hutan Ditjen KSDAE Herdiana, kebun binatang yang sudah terbentuk ini memiliki stuktur yang baik, dimana kandang-kandang telah memenuhi standar. 

Namun disarankan Herdiana, di kebun binatang degan luas 7 hektar ini, selain kandang-kandang perlu ditambahkannya paket hiburan lainnya. 

"Sebaiknya dibarengi dengan pengelolaan merchandise, restoran atau resort, agar tidak hanya mengandalkan tiket saja," ungkapnya. 

Terkait pengelolaannya, sejalan dengan BB KSDA Riau, Kementerian LHK turut menyarankan untuk dikelola oleh pihak ketiga yang mana diharapkan akan lebih maju dan berkembang. 

"Kenapa kami tidak menyarankan taman satwa dikelola oleh dinas, karena ketika dinas, maka otomatis pangannya akan diambil oleh APBD. Permasalahannya dana tidak akan keluar jika sisa bayar tidak menjadi aset, nah disitu, tidak bisa satwa yang dilindungi menjadi aset Pemerintah Daerah," jelas Herdiana. 

Selanjutnya : kesiapan dan dukungan masyarakat

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00