Puluhan Tahun, Limbah Hitam Hantui Masyarakat Pesisir Batam

Pantai Nongsa Batam (Dok. RRI / Sarah Meilina)
Selat Singapura - Batam, Kepri, Indonesia. (Dok. RRI / Sarah Meilina)

“Hitam semuanya, dari pantai batu merah sampai batu besar. Kalau air surut limbah itu bertumpuk-tumpuk kayak tahi kerbau, banyak itu" ungkap Zanzibar Ketua RW 01, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar kepada RRI dengan semangat berapi-api.

Perasaan waswas setiap tahunnya menghampiri nelayan, pelaku pariwisata dan masyarakat umum yang bermukim disepanjang pantai Nongsa, Batu Ampar, Batu Merah, Tanjung Buntung, Pulau Galang dan Pulau Rempang, Batam.

Seolah-olah hal yang lumrah, sejak tahun 2002 lalu mereka menyaksikan limbah minyak hitam atau dikenal dengan “sludge oil” yang dibuang oleh kapal-kapal tanker yang melintas di belakang rumah mereka, menghitam di bibir pantai. 

Sejak dua dasawarsa yang lalu, akal sehat mereka dipaksa untuk memaklumi keberadaan limbah tak bertuan ini. Mereka jadi terbiasa untuk membersihkan limbah secara mandiri, mulai dari mengumpulkan dalam karung, membakar  didaratan dan menguburnya, cukup banyak kerugian nelayan ini selain tenaga.

Bahru, nelayan Batu Merah ini bercerita, bahwa nelayan acap kali melihat kapal-kapal tanker membuang limbah dari aktifitas anak buah kapal (ABK) yang melakukan tank clearing atau pembersihan kotoran berupa endapan lumpur di dasar tanki muatan.

" Memang aku mau foto itu, cuma kan kalau aku foto mau di keluhkan kemana tak tau pula. kapal itu, membuang separuh jalan, mungkin dah kosong itu kan atau memang targetnya berangkat, palkanya itu diisi air nanti sekali jalan langsung dibuang, itu yang sering", katanya sambil memperbaiki jaring ikan.

Bahru melanjutkan, kejadian itu terus berulang setiap tahunnya terutama pada musim angin utara seperti saat ini, yang berhembus sejak bulan Desember hingga Maret. Limbah ini, menempel di jaring dan boat pancung mereka. Untuk membersihkannya, nelayan harus mengeluarkan uang tambah membeli minyak tanah. Nelayan bisa merogoh kocek hingga Rp. 120.000 untuk sekali pembersihan yang mencapai 10 liter minyak tanah. Hal itu diluar kebutuhan dasar melaut seperti pembelian solar. Apesnya, mereka tidak membawa ikan jenis apapun untuk dijual kepada pengepul.

Nelayan Batu Merah, Kec. Batu Ampar, Batam. (Dok. RRI / Sarah Meilina)

Nelayan Batu Merah ini sekali melaut pergi berkelompok yang terdiri dari 5 - 7 orang. Ddiluar musim angin utara mereka mampu mengumpulkan ikan tenggiri, ikan parang, ikan bawal dan ikan gabus sampai fiber ikan penuh dengan kapasitas maksimal 150 kilogram. Nantinya ikan itu dijual kepada toke untuk pasokan restoran seafood di Batam. Harga jual dari nelayan ke toke per kilogramnya bervariatif mulai dari Rp. 50.000.

Lain pula cerita nelayan di Tanjung Uma, Dion, Ia bercerita bahwa jaring keramba apung rusak, ikan dan udang mati. Keramba ini merupakan teknik sederhana dari nelayan untuk membudidayakan ikan yang hidup dipermukaan air laut.

"Keramba ikan, udang, pengaruh itu di Tanjung Uma banyak itu. Karena minyak ikan-ikan itu datang tak jadi, kan bau minyak itu, susahlah kami nak melaut," kata Dion dengan nada datar.

Lain pula cerita Abdul nelayan pancung di Nongsa. Kejadian ini bahkan sudah ada sejak Ia masih muda tahun 1970-an, saat Batam masih menjadi Kota Madya, bagian dari Provinsi Riau. Pernah sekali waktu, kedapatan kapal tanker membuang limbah, akhirnya mereka melakukan ganti rugi kepada warga, bahkan camat Nongsa kala itu, bisa membeli sebuah mobil baru.

“Kalau dahulu pernah sekali kan kapal buang oli di sini hitam sina hitam, tapi dia sanggup ganti rugi. Gara-gara oli kotor, camat Mongsa pun dapat beli mobil. Jadi aku waktu itu kan RT, hei jatah aku jangan dikurangi, kalau bisa ditambah. Kalau tak nyanyi saya sampai ke atas,” cerita Abdul yang sepuh dan berdialek melayu.

Sambil menghisap tembakau yang dilinting dengan cara tradisional, Abdul melanjutkan, rata-rata anak buah kapal yang bekerja di kapal tanker adalah orang-orang indonesia yang digaji dengan dolar Singapura untuk membersihkan tank. Informasi tawaran pekerjaan itu dulu, bak kacang rebus bagi mereka yang tinggal di pesisir.

Abdul nelayan boat pancung Nongsa. (Dok. RRI / Sarah Meilina)

Masih menurut Abdul, sejak milenium kedua, sangat sulit mendapati identitas kapal yang membuang limbah. Mereka pun sudah capek mengadu kepada pemerintah untuk mencari pelaku. Nelayan pun antipati, tidak mau lagi memberikan informasi, mereka lebih memilih membersihkan sendiri pantai, boat pancung, peralatan melaut, agar pengunjung domestik nyaman diantarkan ke pulau pulau Putri kawasan wisata diseberang pantai Nongsa.

Kawasan Ekslusif Nongsa Tak Luput Dari Limbah 

Kawasan Nongsa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, disana terdapat villa, resort mewah, padang golf standar internasional, Nongsa Digital Park, kawasan pemukiman elit yang diisi oleh WNA, serta pelabuhan khusus dan pantai pasir putih yang menjadi daya tarik properti maupun kepariwisataan disana. Namun limpahan minyak hitam paling parah terjadi pada tahun 2020.

Direktur PT AFP Dwi Lestari Nuvasa Bay, Steven mengatakan, pada tahun pertama pandemi Covid-19, sebanyak 400 karung limbah  dengan berat perkarungnya mencapai 50 kilogram, sehingga total limbah yang mereka kumpulkan sebanyak  2 ton, menjadi beban baru bagi perusahaan. Menurut Steven, informasi yang didapat dari forum-forum kepariwisataan, kapal-kapal itu membuangnya di selat Philip, dan tidak terpantau oleh coast guard Indonesia, Malaysia dan Singapura

"Pengaruhnya, kawasan wisata ini tidak akan dikunjungi oleh wisatawan. Sudah berkali-kali dibicarakan kepada dinas atau instansi terkait  namun belum ada solusi. Harapan kami, instansi dapat menangkap kapal sekaligus pemilik, diproses hukum agar menjadi contoh bagi kapal lain, mereka akan berfikir ulang untuk mencemari lingkungan,” ucap Steven ditemui disela-sela kesibukannya.

Dinas lingkungan hidup yang menjadi tumpuan mereka pun tidak dapat berbuat banyak, pasalnya kewenangan limbah dilaut tidak masuk dalam ranah DLH tingkat kota, melainkan Provinsi. Namun, untuk aduan-aduan limbah yang menghitam ditepi pantai masih diterima oleh pihaknya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie mengatakan, sejak tiga tahun terakhir yakni 2019 - 2021 DLH Batam menerima 16  aduan, dengan rincian 8 aduan di tahun 2019, 7 aduan ditahun 2020 dan 3 aduan di tahun 2021 dengan total 74.849 kilogram limbah. Paling banyak dikumpulkan di pantai Kampung Melayu, Batu Besar sebanyak 33.000 kilogram pada 21 Maret tahun 2020.

Dikawasan Nuvasa Bay pada tanggal 3 Januari 2021 sebanyak 15.000 kilogram, kawasan pantai Nongsa Poin Marina pada tanggal 1 Februari 2021 sebanyak 6.600 kilogram, kawasan pantai Nongsa Village pada tanggal 10 april 2019 sebanyak 7.500 kilogram dan kawasan Turi Beach Resort sebanyak 5.500 kilogram. Tindakannya hanya sebatas pengambilan sampel tanpa bisa diketahui siapa pemilik limbahnya.

“Sebetulnya ada tim daerah yang dibentuk oleh gubernur, lengkap isinya itu, kalau tak salah ketua timnya itu, DLHK Provinsi Kepri, karena memang kewenangan laut di provinsi berdasarkan UU No. 24 Tahun 2014 dan Batam hanya pada kewenangan darat saja. Anggotanya dilibatkanlah seluruh instansi yang memiliki kewenangan di lautan, seperti Bakamla, Angkatan Laut, Polairud, KKP, KSOP, Syahbandar, DLHK, DLH, KLHK dan kami tugas kami hanya mengambil sampel itu aja. Sampelnya kami simpan jika ada nanti kapal yang kedapatan membuang akan di cocokkan. Tapi selama ini kan belum pernah tertangkap, jadi sample ini mau kita apakan?” ucap Rozi ketika dijumpai di kantornya.

Rozie melanjutkan, sudah menjadi rahasia umum jika kapal-kapal tanker ini melakukan tank clearing di OPL atau Out Port Limit, namun pada tahun 2022 ini, DLH Batam belum mendapatkan laporan. Sample-sample tersebut masuk dalam kategori pencemaran ringan hingga sedang, limbah akan cair jika pasang naik ketika matahari tinggi, dan limbah akan bergumpal jika pasang surut. Hingga kini sampel belum bisa dipublikasi meskipun penting diketahui dampaknya terhadap kesehatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam (Dok. RRI / Sarah Meilina)

Selain itu, belum ada data pasti dan resmi, berapa panjang garis pantai yang tercemar oleh limbah, hanya saja DLH Batam mengira-ngira, di empat lokasi pertama di Batu Ampar sepanjang 1.930 meter, di Nongsa sepanjang 1.628 meter, Tanjung Buntung sepanjang 1.105 meter dan di Galang sepanjang 1.273 meter. Meskipun demikian, harapan agar pantai batam bersih masih ada, meskipun sulit untuk diwujudkan, mengingat banyaknya instansi-instansi negara yang mengawasi selat singapura ini, meskipun kecanggihan teknologi belum memadai.

 

Kecanggihan Teknologi Belum Memadai

Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kol. Wisnu Pramandita, mengatakan, badan keamanan laut turut melakukan patroli di selat sempit dan tersibuk di dunia ini. Namun pihaknya kesulitan mendeteksi karena citra satelit yang menjadi petunjuk utama milik lapan, tidak real time.

Kapal -kapal tersebut, membuang limbah sejauh 6 Nautical Mile dari bibir pantai, satuan jarak dalam pelayaran yang digunakan oleh hukum internasional ini, jika dikonversikan dalam hitungan meter sepanjang 1.852 meter per satu Nautical Mile (NM), artinya kapal-kapal raksasa tersebut membuang limbah di Contiguous Zone, yaitu zona dari laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial.

“Sangat sulit untuk bisa mendeteksi kapal mana saja yang membuang limbah secara visual atau tangkap tangan, karena mereka membuang limbah pada malam hari, untuk menghilangkan bukti-bukti secara visual dan tidak bisa diketahui oleh petugas yang berpatroli. Namun yang kita ketahui hanya dampaknya saja, yaitu pesisir pantai yang tercemar oleh limbah. bisa dibayangkan, ada tumpahan minyak pada jam 12 siang, kita deteksi dengan sistem ais, misalnya 5-6 kapal yang melintas, tentu kita tidak bisa menentukan atau dengan mudah menduga,” Jelas Wisnu

Wisnu melanjutkan, kendala penindakan berupa sulitnya membuktikan sampel dengan kapal yang diduga membuang limbah meskipun sudah dipadukan dengan Automatic Identification System (AIS),  kedua kapal internasional yang disasar, sering kali berkelit dari penyelidikan petugas, abk menghindar dari pemeriksaan, jika dipaksakan akan menjadi preseden buruk bagi kredibilitas dan profesionalisme penegakan hukum di laut Indonesia.

Sebaran Area Tumpahan Minyak Di Perairan Kepri. (Dok. RRI/ Bakamla / Sarah Meilina)

Selain itu, aktifitas pelayaran yang sangat tinggi, lebih dari 2000 kapal berlalu-lalang setiap harinya, mematahkan dugaan-dugaan bakamla meskipun mengantongi perilaku anomali kapal berdasarkan citra satelit. Ketika ditanya lebih lenjut mengenai kapal jenis apa saja yang sering melintas dan berapa jumlah pasti kapal berlayar di selat Singapura ini, Bakamla mengatakan butuh proses untuk meminta data ke direktorat datin Bakamla. Namun berdasarkan catatan Wikipedia, selat yang terletak dilintang 1°13′U 103°55′T ini maksimal kapal tanker yang boleh berlayar jenis malaccamax, kapal super container bermuatan 18.000 teus dengan kedalaman 21 meter.

Terkait regulasi, Wisnu mengatakan indonesia memiliki UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini disebut dengan istilah dumping, selain itu terdapat pula UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, didalamnya mekanisme tanggung jawab perdata, dibebankan kepada operator kapal, hal ini sudah sesuai dengan Civil Liability Convention 1996.

Hal ini mendapat tanggapan kritis dari aktivis diskusi anti 86 Tain Komari, menurutnya limbah-limbah yang ditumpahkan oleh kapal asing beberapa tahun belakangan, bukan tak bertuan, bahkan sudah sampai ke pengadilan, sebut saja  kasus tank cleaning MT Tigerwolf , yang dilakukan oleh PT Jaya Agung Padaelo (JAP) di perairan perairan kecamatan Galang, kemudian tangkapan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terhadap dua kapal berjenis motor tanker (MT) MT Horse asal Iran, dan MT Freya dari Panama, adapula MT Medan dan Cougar Satu, yang dilakukan oleh PT. Batam Slop & Sludge Treatment Centre (BSSTEC), namun entah bagaimana caranya, mereka semua bebas dari tuntutan hukum.

“Masyarakat sebenarnya bisa ajukan banding, namun proses hukumnya pajang, menyita waktu. Artinya masyarakat disuruh berjuang sendirian untuk mendapatkan keadilan atas hak mereka atas lingkungan yang bersih,” tutup Tain Komari.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar