Wakil Wali Kota Sanuji tak Persoalkan Polemik Revisi UU Pilkada dalam Membangun Kota Cilegon

KBRN, Cilegon : Polemik revisi UU Pilkada mengancam kepemimpinan Kepala Daerah baik di Kota maupun di Kabupaten yang ada di Indonesia. Pasalnya, dalam revisi UU Pilkada tersebut terdapat ketentuan yang mengatur soal masa kepemimpinan kepala daerah dari 5 tahun menjadi 3,5 tahun. 

Meski begitu, tidak menjadi persoalan bagi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta dalam melaksanakan program visi dan misi yang akan dilakukan untuk pembangunan di Kota Cilegon. 

Seperti diketahui bersama, bahwa visi dan misi Paslon dalam kampanye yang tertuang dalam RPJMD, harusnya bisa dijalankan selama lima tahun masa kepemimpinan.

"Yang lima tahun ya diukur lima tahun, kalau 3,5 tahun ya kita uji dengan 3,5 tahun juga, enggak mesti kita kejar," kata Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamerta, ditemui diruangannya, Jumat (05/03/2021).

Dikatakan Sanuji, apabila masa jabatan dirinya sebagai Wakil Wali Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan yang ada dalam revisi UU Pilkada. Maka, kata Sanuji, pihaknya harus mempersiapkan sebaik-baiknya untuk membangun Kota Cilegon yang lebih baik lagi.

"Namanya juga dikurangin, jadi targetnya dikurangin juga. Mudah-mudahan tercapai. Kita siapkan energi untuk lari, enggak bisa main-main. Siap enggak siap, harus siap," terangnya.

Diinformasikan merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka Pilkada akan berlangsung tahun 2024. Sedangkan, untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Banten, apabila UU Pilkada direvisi dan jadwal pilkada dinormalisasi, maka pemilihan Gubernur Banten digelar pada 2022 mendatang.

Sanuji mengklaim, sejak hari pertama menjadi Wakil Wali Kota Cilegon, dirinya bersama dengan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.

Selain itu lanjut Sanuji, dirinya juga terus melakukan reformasi Anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Cilegon. Serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. 

"Kita lakukan transparansi anggaran, kita perlu juga melakukan efisiensi. Konsisten apa yang sudah kita anggarkan, kita jalankan. Yang sudah jadi program, pendapatannya harus di optimalisasi," jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00