FOKUS: #PILKADA 2020

Waspada Politik Uang Dimasa Tenang, Bawaslu Lakukan Patroli

Koordiv Pengawasan Bawaslu Banten, Nurjati Solapari.

KBRN, Serang: Bawaslu hari ini memulai  Patroli Pengawasan Anti politik Uang selama Tahapan Masa Tenang Pilkada  2020. Dimulai sejak 6- 8 Desember 2020. Patroli dilakukan serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk mencegah praktik politik uang terutama untuk memengaruhi kecenderungan  pilihan  pemilih.  

Patroli pengawasan dilakukan untuk memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilih pada pemungutan suara Pilkada 2020, seperti  kemungkinan masih adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan, dan terlebih praktik politik uang. Dalam melakukan patroli, Bawaslu juga melibatkan kepolisian. Anggota polisi turut bersama pengawas pemilu untuk memastikan tidak ada tindak pidana pemilihan politik uang. "Pencegahan ini semakin penting dilakukan mengingat berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu  pada  10  hari  ketujuh  kampanye,  setidaknya  ditemukan  37  dugaan  pelanggaran praktik politik uang se-Indonesia, termasuk yang telah diputusakan oleh pengadilan Negeri Tangerang terhadap kasus politik uang yang terjadi di Kota Tangserang Selatan," terang Koordiantor Divisi Pengawasan Bawaslu Banten, Nuryati Solapari, Minggu (6/12/2020). 

Patroli pengawasan yang dilakukan selain untuk mencegah politik uang juga ingin memastikan pemilih memahami dan menegakkan protokol kesehatan  pencegahan penularan Covid-19 (prokes)  pada saat pemungutan suara, memastikan  distribusi  perlengakapan pemungutan  suara (logistik) di TPS telah terlaksana sesuai dengan prosedur. "Juga untuk memastikan kesiapan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) oleh jajaran KPU," ujar Nuryati. 

Penurutnya, Patroli akan dilakukan oleh semua jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS hingga Bawaslu RI.  Kegiatan yang rutin dilaksanakan sejak Pilkada 2018 ini adalah kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilihan. "Sosialisasi dilakukan baik secara verbal maupun penyebaran bahan sosialisasi dengan tetap memperhatikan prokes. Selain kegiatan luring, sosialisasi juga dilakukan melalui media daring dengan melibatkan pemilih sebanyak- banyaknya," katanya. 

Aktivitas patroli,  Nuryati menambahkan akan dilakukan dengan tetap menyesuaikan nilai-nilai atau kearifan lokal sesuai dengan karakter masyarakat di setiap daerah. Hal itu untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran agar pesan dapat lebih diterima oleh pemilih.

"Patroli pengawasan telah dilaksanakan sejak penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu. Program ini diketahui menekan angka praktik politik uang untuk memengaruhi keterpilihan pemilih menjelang pemungutan suara," imbuhnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00