Banten Usulkan KONI dan KOI Digabung Lagi

Ketua KONI Banten, Rumiah Kartoredjo (Istimewa)

KBRN, Serang: Banten melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banten mengusulkan agar organisasi itu, kembali disatukan dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) seperti sebelumnya.

Penggabungan dua organisasi keolahragaan itu, bertujuan untuk mengefektifkan sistem pembinaan terhadap para atlet.

"Dulu sebelum dipisahkan, KONI lah yg mengurus dari nol sampai atlet berangkat ke pesta olahraga internasional. Sehingga paham dengan segala persoalan dan perkembangan atlet," ungkap Ketua KONI Banten Rumiah Kartoredjo diacara Uji Sahi Rancangan Undang-undang Keolahragaan Nasional, yang digelar di Hotel Ratu Serang, Senin (6/7/2020). 

"Sejak dipisah, KONI hanya bertugas mempersiapkan atlet tapi yang memberangkatkan dan mengurus keperluan adalah KOI. Akibatnya ada proses yang terputus dan bisa jadi sebagai penyebab mundurnya prestasi kontingen Indonesia diajang internasional," imbuh Rumiah.

Dilanjutkan, hubungan KONI dan KOI pun sering tidak harmonis sehingga bisa memengaruhi persiapan kontingen Indonesia yang akan berlaga. Untuk itu disarankan agar KONI dan KOI kembali digabung dan dipimpin satu ketua yang sama.

"Saat ini Ketua Umum KONI adalah Marciano Norman sedangkan Ketua KOI yaitu Raja Sapta Oktohari. KONI dan KOI dipisahkan lewat UU No 3 tahun 2005 tentang SKN yang rencananya akan direvisi tahun 2020 ini menjadi UU Keolahragaan Nasional," lanjutnya.

Selain mengusulkan penyatuan kembali KONI dan KOI, Banten juga menyarankan agar RUU Keolahragaan Nasional ikut mengatur agar dana Coorporate Social Responsibility (CSR) juga disalurkan untuk kepentingan dunia olahraga. 

"Selama ini perusahaan berpendapat bahwa dana CSR mereka hanya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan," tutup Rumiah.

Acara Uji Sahi RUU Keolahragaan Nasional digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai salah satu cara untuk menyerap aspirasi masyarakat olahraga di daerah. Draft RUU Keolahragaan Nasional sudah disusun dan didiskusikan di acara tersebut.

"Kami keliling daerah untuk menggali aspirasi masyarakat untuk kami usulkan kepada DPR yang akan menyusun revisi UU No 3 tahun 2005 tentang SKN," ujar Wakil Ketua Komisi III DPD RI yang kebagian tugas membahas UU tentang SKN, Muhammad Rakhman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00