Belanja Hibah Bansos di Pandeglang Tahun 2021 Terancam Akibat Refocusing

Ilustrasi. (Pixabay)

KBRN, Pandeglang: Anggaran belanja hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Pandeglang tahun 2021 terancam. Soalnya, Pemerintah Daerah harus kembali melakukan pergeseran anggaran atau refocusing untuk menangani pandemi Covid-19 dan menyukseskan program vaksinasi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Iskandar menjelaskan, refocusing dilakukan karena munculnya regulasi dari pemerintah pusat untuk memangkas 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Refocusing mencapai hampir Rp250 miliar. Jadi yang pertama dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DID (Dana Insentif Daerah),” kata Iskandar, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Menkeu Minta TNI-Polri Bantu 'Refocusing' Anggaran

Iskandar menerangkan, dampak dari pergeseran anggaran itu, diperkirakan belanja daerah terganggu. Bahkan bukan tidak mungkin, ada beberapa item belanja yang sudah direncanakan terpaksa dibatalkan.

“Jadi kalau hitungan saya bahwa dengan kebijakan itu mungkin tidak ada belanja pembangunan di Pandeglang seperti hibah dan Bansos karena nilainya sangat besar sehingga berdampak kepada kesulitan buat kita untuk melakukan kegiatan dari APBD yang sudah ditetapkan,” bebernya.

Namun dia melanjutkan, Pemda masih menghitung besaran yang perlu dilakukan pergeseran. Pemkab akan memutuskan total refocusing sebelum tanggal 15 Maret 2021 sebelum nantinya akan dilakukan penetapan pergeseran anggaran.

“Jadi nanti kita harus menyesuaikan belanja. Saat ini kami masih melakukan pembahasan. Sebelum tanggal 15 Maret akan dilakukan pengesahan karena itu sifatnya top down,” tutupnya.

Baca juga: Firli Bahuri: Penyelewengan Anggaran Covid-19 Kejahatan Kemanusiaan

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Utuy Setiadi menambahkan, peraturan dari Menteri Keuangan mengamanatkan agar Pemda memangkas anggaran DAU dan DID sebesar 8 persen untuk penanganan lanjutan pandemi Covid-19.

“Saat ini APBD sudah disusun, disepakati, bahkan dituangkan dalam bentuk Perda, malah muncul aturan dari Kemenkeu dan Kemendagri untuk melakukan refocusing kembali sebesar 8 persen dari DAU dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid. Saat ini sedang dilakukan pergeseran,” terangnya.

Amanat memotong anggaran DAU dan DID itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00