Kunjungan Wisatawan ke Pandeglang Merosot, Setoran Pajak Hotel Melorot

Realisasi penerimaan pajak hotel di Pandeglang tahun 2020 baru Rp571 juta (Pixabay)

KBRN, Pandeglang: Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pandeglang dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh anjloknya tingkat kunjungan wisatawan, terutama sejak tragedi tsunami Selat Sunda 2018 silam ditambah pandemi Covid-19.

“Karena hotel di Pandeglang terkait betul dengan pariwisata. Jadi saat pariwisata anjlok, maka otomatis (pajak) hotel pun anjlok,” ujar Kepala Bidang Pendaftaran pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, Kamis (19/11/2020).

Berdasarkan pendataan dari Dinas Pariwisata setempat, pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah wisawatan ke Pandeglang sampai bulan September baru mencapai 480 ribu kunjungan.

Baca juga: Relaksasi Pajak Mobil Nol Persen Masih Dikaji

Jumlah itu jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018, kunjungan wisatawan berjumlah 3,1 juta. Angka ini menurun 700 ribu wisatawan dibanding tahun 2017. Kemudian tahun 2019, Pandeglang hanya dikunjungi 2,4 juta wisatawan.

Wawan menjelaskan, mayoritas hotel di Pandeglang bergantung pada sektor pariwisata. “Di kita ini kan kebanyakan hotel pariwisata. Hotel bisnis hanya beberapa saja,” katanya.

Dia menyebut, penurunan itu mulai dirasakan setelah bencana tsunami. Sebelumya, capaian pajak hotel bisa mencapai hampir Rp4 miliar. Bahkan tahun 2018, angkanya masih tergolong tinggi sebesar Rp3,4 miliar. Lalu imbas dari tsunami di tahun 2019, realisasinya hanya Rp1,169 miliar.

Tapi capaian itu dianggap melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp1,12 miliar. Sebab tahun 2019, pemerintah memberi keringanan pajak bagi industri perhotelan imbas bencana tsunami dengan memberlakukan insentif pajak sebesar 50%.

Baca juga: Telat Lapor SPT, Denda Menanti

Kemudian ditahun 2020, capaian pajak hotel kembali merosot. Bahkan akibat pandemi Covid-19, pemerintah daerah terpaksa menurunkan target pajak hotelnya, dari Rp1,16 miliar jadi Rp618 juta di APBD Perubahan. Namun realisasinya sampai 16 November 2020, baru mencapai Rp571 juta.

“Saat tsunami turun drastis. Nah setelah tsunami mulai naik, dihantam dengan Covid. Jadi diawali dari tsunami itu lah sampai sekarang pendapatan pajak hotel sangat turun,” ucap Wawan.

BP2D kata Wawan, sudah memberi berbagai keringanan bagi pengelola hotel dikala pandemi. Selain memberi insentif pajak sebesar 75%, pihaknya juga memberi kebijakan penghapusan denda bagi hotel yang menunggak pajak.

“Kami memberi toleransi bagi hotel yang kesulitan bayar untuk menghilangkan denda. Jadi mereka hanya membayar pokok saja. Itu sangat membantu, karena bagi kami jangan sampai hotel melakukan PHK. Maka dengan insentif, kami harap bisa memperpanjang hidup wajib pajak,” terang Wawan.

Selanjutnya : Capaian pajak restoran

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00