Dorong UMKM, Wakil Wali Kota Cilegon Lakukan Kunjungan Kerja ke Kemenkop UKM RI

KBRN, Cilegon : Dorong program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta melakukan kunjungan ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) di Jakarta. Rabu, (3/8/2022). Dalam kunjungannya, Sanuji beserta rombongan langsung disambut oleh Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha Kemenkop RI, Adi Trisnojuwono, Kepala Bagian Perencanaan, pemantauan dan evaluasi, Fiter Beresman Silaen, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis, Irwansyah Putra.

“Kita minta arahan terkait program-program yang bisa di sinergikan antara Kemenkop dan Dinkop UKM Kota Cilegon. Kita ingin teman-teman pelaku UKM yang jumlahnya 22.000 di Kota Cilegon bisa memanfaatkan program baik dari pusat maupun dari Pemkot Cilegon agar bisa semakin mengembangkan usahanya” Ucap Sanuji di ruang rapat Kemenkop UKM.

Sementara, Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha Kemenkop RI, Adi Trisnojuwono mengapresiasi langkah Sanuji dan Dinkop Cilegon yang berani ‘jemput bola ke Kemenkop UKM.

“Bagus, saya sangat senang dengan apa yang pak Wakil Wali Kota lakukan terkait bagaimana mendukung para pelaku UKM di Kota Cilegon, beliau berani jemput bola langsung kepada kami. Tentu kami terbuka dan siap bersinergi dengan Kota Cilegon”. Ucap Adi Trisnojuwono.

Adi menjelaskan, saat ini KemenKop UKM menargetkan, tahun ini segera merilis Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM). Di mana SIDT tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan sistem informasi data tunggal terintegrasi. Menurut data Kemenkop UKM, dari sekitar 65 juta lebih UMKM, baru 17,25 juta atau kurang lebih 26,5 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Angka ini tentu perlu ditingkatkan, seiring perkembangan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. 

“Data ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," Lanjut Adi.

Sementara itu Asisten Deputi Ekosistem Bisnis, Irwansyah Putra meminta kepada Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon untuk segera melakukan pendataan para pelaku UKM di Kota Cilegon untuk  masuk ke toko daring (onboarding) dan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, dengan masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP, diharapkan nantinya produk-produk lokal dalam negeri bisa semakin populer, sehingga ketergantungan kita terhadap produk impor bisa semakin berkurang” ucap Irwansyah.

Diketahui, pemerintah pusat saat menargetkan 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus tuntas di tahun ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar