Tiga Tahapan Urus Investasi di Pandeglang

Ilustrasi investasi. (Unsplash)

KBRN, Pandeglang: Investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Pandeglang, diingatkan untuk menempuh perizinan sesuai prosedur. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang menyebutkan, ada tiga tahapan dalam mengurus investasi.

Pertama, pemenuhan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), kedua Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Baca juga: Tembus Rp2,8 Triliun, Realisasi Investasi Pandeglang Lebihi Target

“PBG itu dulu disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” sebut Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida, Kamis (19/5/2022).

Dia menegaskan, pemerintah terbuka untuk seluruh investasi yang ingin masuk ke Pandeglang asal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Pada prinsipnya kami welcome terhadap investor yang akan berinvestasi di Pandeglang. Namun sekali lagi seluruh perizinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya mesti dipenuhi dan kami meminta masyarakat untuk bisa mengawal investor agar bisa aman, nyaman, dan tentunya masyarakat juga dilibatkan,” bebernya.

Baca juga: Jababeka Masih Pikir-pikir Kelola Kawasan Industri di Pandeglang

Sementara, Jabatan Fungsional DPMPTSP Pandeglang, Eric Widiaswara menambahkan, PKKPR sebelumnya bernama izin lokasi yang menjadi salah satu persyaratan dasar wajib bagi pelaku usaha.

“Kemudian PKPLH, di mana dalam sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup dan dokumen yang harus diproses oleh pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan parameter lingkungan,” ucapnya.

Baca juga: UMK dan Harga Tanah Rendah, Modal Pandeglang Giring Investor

Eric melanjutkan, setiap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen berupa Amdal, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan), dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

“PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar