Serikat Pekerja Sesalkan Usulan UMK Pandeglang 2022 Tanpa Musyawarah

Ilustrasi upah karyawan. (Shutterstock)

KBRN, Pandeglang: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang telah mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang untuk tahun 2022 ke Gubernur Bbanten sejak 23 November 2021.

Nilai yang diusulkan untuk tahun depan masih sama dengan tahun ini, yakni sebesar Rp2.8 Juta. Pemkab mengaku usulan itu berdasarkan formulasi yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: UMK Pandeglang 2022 Diusulkan Tak Naik, Ini Alasannya

Namun usulan penetapan itu disoal oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 1973 Kabupaten Pandeglang. Mereka menyesalkan usulan itu tidak menampung aspirasi dari buruh lantaran ditiadakannya rapat Dewan Pengupahan.

“Itu orang dinasnya yang kurang koordinasi. Kan di kita ada serikat, saya tunggu-tunggu untuk membahas itu. Tahu-tahu mereka menentukan sendiri, dari mana ceritanya? Harusnya dimusyawarahkan serikat kerjanya melalui Dewan Pengupahan,” kata Ketua DPC SPSI 1973 Pandeglang, Marja, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Sah! UMK Pandeglang Tahun 2020 Sebesar Rp2,758,909

Semestinya kata dia, ketiadaan anggaran untuk Dewan Pengupahan bukan menjadi alasan untuk tidak menampung aspirasi buruh. Padahal dia menyebut, SPSI 1973 sudah menghitung usulan kenaikan UMK tahun 2022 tidak lebih dari 2,5 persen dari tahun ini.

“Kami bingung mau menentukan, karena tidak ada Dewan Pengupahan. Seharusnya ada Dewan Pengupahan untuk menentukan UMK. Padahal buruh dengan kondisi saat ini ingin adanya kenaikan. Kalau hasil musyawarah, kita bisa negoisasi. Dinas jadinya menentukan nilai UMK secara sepihak, tanpa melibatkan buruh dan Apindo,” ujarnya kesal.

Baca juga: Tuntut Kenaikan UMK, Buruh di Cilegon Blokir Jalan Menuju Kawasan Industri Krakatau Steel

Namun nasi sudah menjadi bubur. Usulan itu sudah disampaikan ke Pemprov Banten sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan meyakinkan akan tetap menerima hasil putusan gubernur. Hanya dia meminta Disnakertrans untuk mengintensifkan pengawasan pasca-penetapan UMK.

“Kami memikirkan kondusifitas daerah. Tidak ingin membuat gaduh. Jadi kami legowo menerima hasil penetapan UMK. Yang penting aman dan nyaman dulu. Tapi kami minta nanti dinas melakukan monitoring untuk memastikan perusahaan menjalankan Instruksi Gubernur. Karena masih banyak perusahaan di Pandeglang masih membayar upah pegawainya di bawah UMK,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar