Perusahaan Wajib Lapor ke Disnakertrans Jika Belum Mampu Bayar THR

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Pandeglang, Sukari Miharja. (Dendy/RRI)

KBRN, Pandeglang: Pemerintah telah memutuskan bahwa perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya secara penuh, maksimal H-7 sebelum lebaran Idulfitri. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pandeglang, Sukari Miharja menerangkan, perusahaan yang kesulitan menunaikan kewajibannya, harus segera melaporkan ke Disnakertrans.

“Kalau tidak bisa mereka harus menyampaikan penangguhan pembayaran H-10, harus ada surat ke kita disertai alasannya. Kalau kesulitan keuangan, harus melampirkan laporan keuangan secara transparan,” katanya kepada RRI, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: 10 Ribuan ASN Pandeglang Terancam Batal Dapat THR dan Gaji 13

Meski sudah diatur dalam regulasi, akan tetapi aturan itu tidak mutlak. Sebab proses negosiasi masih bisa ditempuh antara perusahaan dan karyawan ketika keuangan perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan perundang-undangan

“Cuma memang kemampuan perusahaan kan beragam kondisi keuangannya. Biasanya ada jalan tengah yang diambil antara perusahaan dan karyawan ketika keuangan perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan perundang-undangan. Perusahaan bisa berdiskusi dengan pekerja untuk membicarakan kemampuan. Yang penting karyawan menerima,” terangnya.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan Libur Lebaran ke Banten Turun 60 Persen

Namun perusahaan yang tidak membayar apalagi tidak melaporkan penangguhannya ke Disnakertrans, terancam sanksi. Sanksi tersebut dari sanksi administratif, hingga penghentian maupun pembekuan kegiatan usaha, dan dilakukan secara bertahap. “Kalau tidak dibayarkan, ada sanksi secara undang-undang,” imbuhnya.

Adapun karyawan yang berhak menerima THR lanjut Sukari, adalah mereka yang tercatat sebagai karyawan disebuah perusahaan. Baik karyawan harian, kontrak, dan tetap.

“Semua perusahaan wajib membayar THR pegawainya. Jangankan yang efektif bekerja tahunan, satu atau dua bulan pun mestinya sudah berhak mendapat THR walaupun dengan rumusan tertentu,” urainya.

Baca juga: Pemberian THR dan Gaji 13 Tunggu Perbup Pandeglang

Sementara untuk memastikan peraturan ini dijalankan, Disnakertrans akan menerbitkan Surat Edaran terkait pembayaran THR Keagamaan Idulfitri. Disusul pendirian Posko Pengaduan atau Posko THR diakhir bulan April mendatang.

“Dasar normatifnya kan di PP 36, jadi sebagai upaya antisipasi kami, saat ini akan diterbitkan surat edaran terkait pembayaran THR Keagamaan Idulfitri,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00