Pencegahan Korupsi di Pandeglang Masih Rendah, Pemkab Susun Rencana Aksi

KBRN, Pandeglang: Program pencegahan korupsi di Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal. Hal itu tergambar dari skor Monitoring Center of Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang masih rendah.

Berdasarkan capain skor MCP terbaru, Pandeglang berada diurutan dua terbawah di Provinsi Banten karena hanya meraih nilai 75,29 persen.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjelaskan, untuk mengatasi MCP yang masih rendah itu, pihaknya akan menyusun rencana aksi.

Baca juga: Jadi Atensi KPK, DPMPD Pandeglang Larang Kades Studi Banding Lagi

“Tahun ini kita akan melakukan rencana aksi agar MCP akan lebih baik persentasenya,” kata Irna, Sabtu (27/2/2021).

Dia menyebut, ada dua hal yang menjadi catatannya untuk segera dilakukan perbaikan. Pertama soal pajak dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

“Karena ada kekurangan catatan kami di pajak, lalu Siskeudes yang masih offline,” ucapnya.

Irna menjelaskan, persoalan pajak menjadi catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena realisasi penerimaannya rendah ditambah ada beberapa Wajib Pajak (WP) yang masih menunggak. Sementara menurut Irna, di tengah pandemi saat ini, banyak WP yang mengajukan relaksasi. Dan adapula limpahan pajak dari Kantor Pajak Pratama (KPP) yang belum tuntas.

“Kami bersama tim penyusun piutang sedang memverifikasi dan validasi lagi mana pajak yang harus diputihkan agar tidak menjadi beban kami. Seperti piutang pajak yang sudah lebih dari 10 tahun. Itu sedang dikaji bisakah diputihkan,” jelas Irna.

Baca juga: Kembali Lantik Puluhan Pejabatnya, Irna Tak Takut Ditegur KPK

Adapun perihal aplikasi Siskeudes, menjadi catatan karena belum menerapkan sistem daring atau online. Kondisi ini dianggap menyulitkan pemerintah dalam memonitoring penganggaran dan pemakaian anggaran desa.

“Namun yang punya aplikasinya kan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Nanti mereka yang akan usahakan agar bisa online supaya bisa dipantau langsung oleh pemerintah pusat,” sambung dia.

Disatu sisi, Pemkab patut lega. Sebab masalah aset yang pernah menjadi catatan lembaga anti rasuah itu, kini dianggap sudah lebih baik lantaran tidak lagi menjadi catatan KPK. Persoalan justru muncul dipendataan Pemprov Banten yang berbeda dengan Pemda.

“Aset sepanjang ini masih baik. Tidak ada catatan dari KPK. Tapi kalau aset yang tercatat di Pemprov Banten saya minta difasilitasi. Saya mohon difasilitasi karena ada aset kami yang juga dicatat oleh Pemprov. Jadinya ada 6 lokus, bukan 5 lokus. Apabila sudah jelas bisa kami kerjasamakan dengan pihak ketiga agar bisa jadi pendapatan daerah,” tutup Irna.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00