Pemkot Cilegon Tindaklanjuti Pemindahan Aset dengan PT. Krakatau Steel

KBRN, Cilegon : Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menindak lanjuti Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum Of Understanding (MoU) mengenai pemindahan aset Lahan Pemkot dan DPRD Cilegon dengan PT Krakatau Steel (KS). MoU itu ditindak lanjuti, atas dasar permintaan KS kepada Pemkot Cilegon yang disampaikan melalui zoom meeting pada Jumat, (8/1/2021) yang diinisiasi BPKP Banten.

"Memang betul pada saat zoom, pak Yayat  salah satu direkturnya menyampaikan, untuk tindak lanjutnya setelah Walikota definitif. Karena menurut pak yayat tanggung," kata Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Epud Saefudin di kantornya, Rabu (13/1/2021).

Epud mengaku, dalam kesempatan itu pihaknya meminta agar proses dan tahapan pindahan aset tetap terus dijalankan dengan maksimal. 

"Saya langsung menyampaikan, hal itu tidak perlu menunggu Walikota yang baru. Kenapa kita tidak simultan saja tahapan-tahapannya," bebernya. 

"Alhamdulilah, kemarin hari Senin, (11/1/2021) ada skedul yang disepakati antara KS dan Pemkot," imbuhnya.

Menurut Epud, untuk menyelesaikan soal pemindahan aset, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh dan harus menyediakan dengan MoU yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak. 

"Tahapan tersebut menyesuaikan MoU yang disepakati kedua pihak difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan pada 27 November 2020 lalu di KPK," ucap Epud. 

Epud berharap, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan aset lahan Pemkot dan DPRD Cilegon. Seperti yang dilakukan pemindahan aset heliped KS untuk Alun-alun Cilegon secara transakaional.

"Sisi lain, KS ada harapan ingin mengelola pelabuhan, disitu muncul untuk rencana kerjasama di bidang pelabuhan khususnya dengan BUMD Cilegon PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM) Ketika memang muncul ada hal yang dikaji bersama naik potensi ekonominya, bentuk kerjanya dan lain sebagainya," tandasnya.

Diketahui, terkait dengan pemindahan aset yang akan dilakukan. Pemkot Cilegon akan meminta legal opini dari beberapa pihak, seperti BPKP, Kejaksaan dan lainnya. Serta melakukan appraisal lahan yang nanti nilai perhitungannya akan disepakati bersama dengan KS dengan opsi pembayaran bertahap.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00