Pemkot Cilegon Terbitkan Edaran Penghapusan Sejumlah Perizinan

KBRN, Cilegon : Sejumlah perizinan kini tidak dapat lagi dilakukan ditingkat kecamatan dan kelurahan. Hal itu menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 500/2339/Pemt tentang IUMK, SKDU, SKU dan SITU di Kecamatan dan Kelurahan yang ditandatangani oleh Sekda Cilegon, Maman Mauludin.

Regulasi itu dilakukan guna menghindari maladministrasi pemberian perizinan dan non perizinan. Adapun perizinan yang tidak dapat dilakukan yakni, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 

"Intinya pihak kelurahan tidak bisa menerbitkan lagi. Itu langsung prosesnya dilakukan secara online melalui Lembaga OSS atau ke DPMPTSP," kata Lurah Ramanuju, Kota Cilegon Amin, Saat dikonfirmasi, Rabu (13/1/2021).

Meskipun sudah ada SE tersebut Kata Amin, sampai saat ini masih ada warga yang datang ke Kantornya. Namun, dirinya tidak melayani lantaran sudah tidak diizinkan lagi untuk mempersoes perizinan yang dimaksud. 

"Tadi saja ada warga yang mau mengurus perusahaan, saya tolak. Kami khawatir nanti salah," ucap Amin.

"Kalau diterbitkan, nanti jadi masalah. Kalau permohonan diterima, kami juga salah. Nanti melanggar aturan. Jadi kita arahkan saja ke DPMPSP, " imbuhnya. 

Sementara, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin enggan berkomentar soal SE penghapusan kewenangan sejumlah perizinan yang dikeluarkannya. 

"Soal OSS? Nanti lah kalau soal itu," pungkasnya.

Diinformasikan, SE itu diterbitkan mengacu pada sejumlah aturan Pemerintah Pusat diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00