KPK Tertibkan Aset Pemda Banten dari Tanah hingga Randis

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango didampingi Gubernur Banten dan Ketua DPRD Banten saat melihat sejumlah aset Randis hasil penertiban di halaman Pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang, Senin (24/11/2020).

KBRN, Serang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan sebelas aset kendaraan dinas  pemerintah provinsi Banten. Belasan aset ini diambil dari pihak lain maupun aparatur sipil negara pemprov Banten yang telah purna tugas. 

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengakui penertiban aset seperti kendaraan dinas ini merupakan bagian dari supervisi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Apalagi program ini telah dicanangkan oleh KPK sejak empat tahun lalu. "Tidak hanya kendaraan dinas saja, tapi kami juga menertibkan aset tanah dan Situ. Itu yang juga penting, karena nilainya cukup besar," kata Nawawi disela kegiatan di Pendopo Gubernur KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (24/11/2020). 

Ketua Korwil II KPK RI, Asep Rahmat mengatakan pihaknya telah melaksanakan serangkaian kegiatan berjenjang untuk dapat menertibkan belasan kendaraan dinas.  Bahkan KPK juga tidak segan-segan merekomendasikan laporan ke aparat penegak hukum apabila orang yang membawa kendaraan yang dimaksud tak merespon peringatan. "Kalau misalnya dipanggil tidak juga, baru kita KPK akan merekomendasikan untuk dilaporkan ke kepolisian. Ini sudah pernah kita lakukan pada tahun 2016 juga," kata Asep. 

Sekretaris Daerah provinsi Banten Al Mukatabar mengatakab penertiban aset seperti kendaraan yang disupervisi oleh KPK menjadi bukti keseriusan pemprov Banten dalam upaya penanggulangan pencegahan korupsi. Secara berkelanjutan upaya tersebut akan terus diintensifkan agar aset-aset milik Pemda dapat kembali dikuasai. "Ya itu kita upayakan, karena posisi kendaraan ada yang harus dilihat dan berada di luar Banten. Nah terus menerus," ucap Sekda. 

Sejauh ini Al Mukatabar mengakui pemprov Banten masih terus menelusuri keberadaan aset aset milik Pemda untuk dilakukan penertiban. Selain kendaraan dinas, sejumlah tanah hingga situ menjadi perhatian Pemda untuk dilakukan penertiban agar tidak merugikan negara. "Apa-apa masukan dari KPK terus diupayakan maksimal. Tidak hanya kendaraan dinas, melainkan juga aset tanah dan Situ," tegasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00