Anggaran Penanganan Covid-19 di Dinkes Pandeglang Rp11 Miliar Tak Akan Terserap

Ilustrasi (Unsplash)

KBRN, Pandeglang: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang mengaku, tak bisa menyerap seluruh anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten sebesar Rp11 miliar.

Soalnya beberapa kebutuhan dalam penanganan Covid-19 sudah terpenuhi dari anggaran yang dialokasikan oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dianggarkan sebesar Rp5 miliar.

Sekretaris Dinkes Pandeglang, Eniyati menyebut, realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 idealnya hanya akan terserap senilai Rp8 miliar untuk pengadaan barang.

“Yang terserap paling untuk pengadaan barang penanganan Covid-19 sebesar Rp8 miliar lebih. Sisanya untuk jasa penjaga di cek poin itu sudah tidak relevan lagi jika harus dilakukan sekarang karena cek poin sudah tidak ada dan insentif tenaga kesehatan itu tidak bakal bisa terserap karena sudah ada anggarannya dari BOK,” katanya, Rabu (12/8/2020).

Apalagi ujar dia, hal itu sudah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor Hk.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

“Kalau kami menyerap Bankeu untuk tenaga medis yang itu aturannya tidak jelas nyantolnya kemana sulit. Tapi kalau dari BOK tambahan itu aturannya sudah jelas sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK),” bebernya.

Eniyati menjelaskan, apabila anggaran yang dialokasikan dari Bankeu tetap dipaksakan untuk dua item itu, akan menjadi temuan. Meski demikian, anggaran yang nantinya bakal diserap untuk pembelian barang dalam penanganan Covid-19 itu pun harus kembali dilakukan perubahan perencanaan.

“Kalau untuk di RAB sudah tidak relevan harga sudah tidak sesuai, karena sekarang sudah rendah tapi pada saat itu menang tinggi harganya untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Paling kami menurnkan saja sesuai dengan harga sekarang,” ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menegaskan, meski Dinkes tidak bisa menyerap maksimal, namun dia berharap tiga instansi lain, yakni Dinas  Sosial, RSUD, dan BPBD, bisa mengoptimalkan Bankeu. Jika tidak, dia khawatir akan memengaruhi alokasi bantuan pada saat perubahan anggaran.

"Dinas Sosial, RSUD, Dinkes dan BPBD agar memaksilmalkan anggaran yang dialokasikan dari bantuan keuangan provinsi. Sekarang kan baru 60 persennya saja yaitu sekitar Rp33 miliar, ini harus terserap. Kalau tidak, nanti yang sisanya pada saat perubahan anggaran senilai Rp 22 miliar tidak akan di alokasikan lagi untuk Kabupaten Pandeglang, aturannya kan begitu,” jelas tanto.

Untuk memastikan bantuan itu terserap dengan baik, Tanto mengaku sudah mengingatkan Inspektorat untuk terus memantau perkembangan realisasi anggaran di instansi pengelola Bankeu.

“Maka dari itu saya dan ibu bupati beserta OPD seperti Inspektorat, BPKD akan terus memantau perkembangan realisasi anggaran pada empat dinas tersebut. Sayangkan jika tidak terserap apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00