Kejari Pandeglang Kerahkan Tim Khusus Pantau Dana Covid-19

KBRN, Pandeglang : Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pandeglang, siap mengawasi anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Pandeglang, yang diproyeksikan sebesar Rp56,8 miliar.

Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini mengaku, sudah menyiapkan tim khusus untuk memantau realisasi anggaran Covid-19. Hal itu dilakukan, agar seluruh anggaran yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan dan tidak terjadi kebocoran.

"Tetap kami mempunyai tupoksi sebagai penegak hukum, tupoksi kami harus memonitor. Bahkan nanti kami evaluasi, untuk melakukan penelitian terhadap dana-dana yang dilakukan untuk penanganan Covid-19 dari instansi terkait. Tim khusus ada, kita punya intelijen. Intelijen kita tetap memonitor," kata Nina, Rabu (22/4/2020).

Selain mengawasi anggaran Covid-19, Kejari juga terus mengawasi seluruh anggaran lain. seperti anggaran Bantuan Sosial (Bansos). Pasalnya, hal itu sudah merupakan tugas yang harus dilakukan Kejaksaan.

"Itu nanti kita bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD dan lainnya. Bansos juga tetap kita awasi dari dinas sosial dan BNPB, itu kita juga monitor terus," ungkapnya.

Namun Nina mengaku, sampai saat ini Kejari belum menerima laporan mengenai anggaran yang sudah dikeluarkan Pemda dalam memerangi virus Covid-19. Kendati demikian, dari hasil pengawasan sementara yang dilakukan Kejari, belum ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana Covid-19.

"Selama ini belum ada laporan tapi monitor tetap berjalan. Selama monitor sih tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran, dana dan pengadaan barang alat-alat medis yang dilanggar," ujarnya.

Hanya Nina menegaskan bahwa korps adhyaksa tidak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti menyelewengkan dana penanganan atau bantuan Covid-19.

"Kalau ada penyelewengan, ya kita harus klarifikasi dan kalau memang benar-benar ada alat buktinya, kita tindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," ancamnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, mengatur ancaman hukuman dan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan antara lain untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional dan lain sebagainya.

Ancaman bagi mereka yang dengan sengaja melakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati sesuai isi Pasal 2 ayat 2.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar