Kepala Desa Diingatkan Transparan dan Akuntabel Dalam Kelola Dana Desa

KBRN, Pandeglang : Sebanyak tujuh belas Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Pandeglang tahun 2019 lalu, dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola Dana Desa (DD). Soalnya selama ini, seringkali masyarakat tidak mengetahui berbagai kegiatan dari bantuan tersebut. 

Hal itu disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita dalam Peningkatan Kapasitas 17 Kades Terpilih disalah satu hotel di Pandeglang, Kamis (23/1/2020).

"Transparansi saat ini penting dilakukan apalagi di tengah era keterbukaan publik," katanya usai membuka acara.

Irna menyebut, akibat proses transparansi itu jarang ditempuh oleh Kades, masyarakat sering kali dibuat keliru dalam mendapat informasi.

"Transparansi (harus ditekankan), masyarakat kan sering ada mis komunikasi ketika informasi tersendat. Memang upaya transparansi sudah ada di Musrenbang Desa. Tetapi mungkin tidak terundang semua," jelasnya.

Bukan cuma itu, transparansi diperlukan karena kini setiap desa dipercaya mengelola Dana Desa yang jumlahnya tidak kecil. Dengan begitu, para Kades harus mempertanggung jawabkan dana bantuan tersebut.

"Kami berharap mereka lebih transparan dan akuntabel untuk bisa mempertanggung jawabkan Dana Desa. Karena representasi bupati adalah mereka para Kepala Desa. Anggaran yang diberikan juga tidak kecil, itu kan harus dipertanggung jawabkan," harap bupati.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menambahkan, selain transparansi, belasan Kades terpilih ini juga diingatkan untuk merangkul seluruh elemen masyarakat di desa. Sebab dia menyadari, kontestasi Pilkades tahun lalu menimbulkan gesekan yang cukup panas.

"Kapasitasnya untuk menjadi Kades sebagai leadership yang harus bisa merangkul semua pihak yang kemarin dalam kontestasi Pilkades, itu harus dirangkul semua. Karena itu masyarakat dia (Kades terpilih), sehingga dalam bermasyarkat tidak ragu," terang Doni.

Oleh karena itu, dia menekankan Kades terpilih ini untuk melibatkan kelompok masyarakat yang sempat terbelah dalam menjalani roda pemerintahan di desa.

"Karena selama ini kan permasalahannya, banyak musuhnya itu selalu disingkirkan, itu yang menjadi perhatian. Termasuk pada perangkat desa yang sebelumnya bersebrangan, saya sampaikan untuk tetap dirangkul, jangan disingkirkan," pesan mantan Camat Banjar itu.

Sekadar informasi, pada tanggal 15 Desember 2019 lalu, tujuh belas desa di Pandeglang melangsungkan Pilkades serentak. Belasan desa itu diantaranya Desa Kolelet dan Ganggaeng di Kecamatan Picung, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Desa Tarumanagara, Kecamatan Cigeulis, Desa Padamulya, Kecamatan Anggsana, Desa Banyubiru Kecamatan Labuan, dan Desa Ramaya, Kecamatan Menes.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar