Dua Tahun Mandek, Kementerian ATR Akhirnya Setujui Revisi Perda RTRW Pandeglang

KBRN, Pandeglang : Kementerian Agraria Tataruang Badan Pertanahan Nasioal (ATR-BPN) dikabarkan telah menyetujui revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) yang telah diajukan sejak tahun 2017 silam.

Ajuan tersebut saat ini telah disetujui oleh Kementerian ATR-BPN dalam bentuk surat Persetujuan Subtansi (Persub).

Hal ini diketahui usai Bupati Pandeglang Irna Narulita, bertemu dengan Direktorat Jendral (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR-BPN, Abdul Kamarjuki di Jalan Raden, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).

Dengan disetujuinya ajuan revisi Perda RTRW itu, Bupati Irna meyakini akan lebih mudah para investor untuk berinvestasi. 

"Dalam Perda revisi RTRW akan jelas peruntukannya baik itu untuk industri kecil dan industri besar, sehingga tidak akan ada kesalahan dalam pengadaan lokasi," kata Irna.

Dikatakan Irna, Persub ini merupakan syarat untuk melakukan evaluasi atas Perda RTRW.

"Selanjutnya kita akan bawa ke DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk membuat persetujuan bersama," sambungnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Ututy Setiadi menjelaskan, Persub dari ATR-BPN dan persetujuan bersama dengan DPRD ini salah satu syarat untuk melakukan evaluasi Perda RTRW di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Jika evaluasi di Kemendagri selesai, maka Perda itu sudah bisa disahkan melalui pencantuman dalam lembaran daerah dan Perda RTRW ini sudah berlaku sebagai landasan hukum bagi investor yang datang ke Pandeglang," imbuhnya.

Utuy melanjutkan, apabila revisi Perda RTRW ini sudah disahkan, dia percaya tidak akan ada lagi kesalahan penentuan lokasi oleh para investor yang akan berinvestasi di Pandeglang.

"Jika itu industri kecil bisa disemua kecamatan, apabila industri besar hanya dilima kecamatan saja, meliputi Kecamatan Bojong, Pagelaran, Sukaresmi, Cibitung dan Kecamatan Cikeusik," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar