Keberadaan Tanah Negara Hambat Pembangunan Tol Serang-Panimbang

KBRN, Pandeglang : Tahap pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang di kawasan Kabupaten Pandeglang kembali menuai kendala. Kali ini, pembebasan lahan untuk tol penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung itu, terhambat oleh keberadaan sejumlah lahan milik lembaga negara.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemkab Pandeglang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian PUPR di ruang Garuda Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (9/1/2020), progres pembebasan lahan baru mencapai 1.072 bidang atau 71,71 persen, dari 1.595 bidang yang mesti dibebaskan. 

Setidaknya ada enam item jenis lahan yang masih mengganjal. Enam item itu yakni, Tanah Kas Desa 8 bidang dengan luas tanah 108 hektare, tanah wakaf sebanyak 10 bidang dengan luas 134 hektar, tanah instansi Kehutanan 57 bidang dengan luas 343 hektar, tanah instansi TNI 178 bidang dengan luas 2.980 hektar, tanah instansi PTPN 1 bidang dengan luas 2.600 hektar dan tanah Eks Program Pir Bun 37 bidang dengan luas 1.400 hektar. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Serang-Panimbang III pada Kementerian PUPR, Ibrahim Hasan mengungkapkan, permasalahan dengan tanah instansi (tanah milik negara) menjadi kendala, lantaran prosesnya yang ribet. Perlu banyak koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengurusnya. 

"Kalau dengan warga, kan kami cukup koordinasi dengan kepala desa dan camat saja. Tapi kalau instansi lain, perlu koordinasi dengan pejabat-pejabat lain. Mungkin surat menyurat dan segala macam yang bikin cukup lama," jelasnya usai rapat koordinasi.

Dia menjelaskan, meski jawaban dari instansi terkait selalu ada, akan tetapi koordinasi itu tidak cukup sekali. Belum lagi tahap lainnya yang harus dilewati meski sudah mendapatkan jawaban. 

"Jadi sudah dijawab, ternyata butuh koordinasi lagi. Akhirnya kami bersurat lagi, dan dijawab lagi. Jadi bertingkat-tingkat birokrasinya, sampai saat ini yang enam aitem tadi belum selesai," tegasnya. 

Bukan cuma itu, kendala yang muncul juga berkaitan dengan alas hak tanah. Sebab di Pandeglang, alas haknya bukan sertifikat melainkan SPPT.

"Sementara kan SPPT itu bukan alas hak, jadi kami harus memastikan tidak terjadi salah bayar kepada warga. Meskipun memang bertahun-tahun mungkin dari bapak atau kakeknya sudah lama tinggal di situ, tapi kami megangnya bukti tertulis ya, bukan keterangan lisan. Itu masalah yang paling utama," bebernya.

Padahal ia memastikan, tidak ada masalah perihal dana untuk pengganti tanah. Bahkan Ibrahim menegaskan, pihaknya sudah siap untuk membayar. 

"Jadi kami siap membayarkan, hanya masalahnya alas hak untuk membayarkan itu perlu dipastikan terlebih dahulu agar tidak salah bayar. Besaran dananya secara total itu mencapai sekitar Rp350 miliar. Kami menargetkan ini harus selesai diakhir 2021 mendatang, kalau Serang dan Lebak itu harus diakhir tahun 2020," tandasnya. 

Senada dikatakan Kepala BPN Kabupaten Pandeglang, Agus Sutrisno. Menurutnya, kendala yang dihadapi terkait kepemilikan tanah milik TNI. Mengingat tanah milik tentara tersebut paling besar dengan 180 bidang. 

"Sampai sekarang belum terselesaikan karena TNI belum melepaskan asetnya. Sehingga kami belum bisa membayarkan uang gati ruginya," katanya. 

Sementara, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengaku, bersedia untuk menyelesaikan lima dari enam item yang menjadi kendala. 

"Tadi ada enam item kendala, dari keenam itu yang limanya dapat kami selesaikan. Akan tetapi ada satu poin diluar dari kewenangan Pemda Pandeglang. TNI berkaitan tanah TNI, biar Kementerian PUPR yang menyelesaikan sendiri," katanya. 

Tanto berharap persoalan tersebut (tanah TNI) dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi Pemkab sudah beberapa kali diundang oleh Menteri Pertahanan untuk segera mengatasi hal tersebut.

"Pada prinsipnya saya lihat semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Dan bahkan beberapa point sudah selesai, InsyaAllah dalam waktu dekat kami bergerak. Karena kami berharap dibulan Maret sudah selesai," tutup Wabup.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00