Perda RTRW Belum Disahkan Pemerintah Pusat, Investasi di Pandeglang Mandek

KBRN, Pandeglang : Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluhkan lambatnya Pemerintah Pusat  dalam mengesahkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang. 

Padahal Pemkab sudah mengajukan sejak beberapa waktu lalu. Akibatnya iklim investasi di Pandeglang cukup terganggu. 

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, lambatnya pengesahan Perda RTRW itu bisa menimbulkan kekecewaan pula terhadap investor. Akibat hal itu, bukan tidak mungkin pengusaha yang tertarik menanamkan modalnya di Pandeglang justru akan kabur.

"Tidak sedikit investor yang bakal berinvestasi di Pandeglang. Hanya saja saat ini kami masih menunggu keputusan Perda revisi RTRW dari Pemerintah Pusat. Kalau terus-terusan tertunda, nanti investor bisa kabur," ujarnya Irna usai evaluasi dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Oproom Setda Pandeglang, Senin (8/7/2019.). 

Irna menyebut saat ini sudah banyak investor yang berminat berinvestasi di Pandeglang. Sayangnya Perda RTRW yang belum selesai, maka Pemkab tidak bisa menindak lanjuti hal tersebut. 

"Padahal kami sudah menyelesaikan semua persyaratan. Bahkan pengajuan izin dengan nilai investasi besar pun sudah masuk ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)," terangnya.

"Kan sayang juga kalau pada kabur, apalagi yang siap berinvestasi itu perusahaan-perusahaan besar seperti dari Jababeka, Malaysia, Korea dan lainnya. Ibu sudah sampai perang batin, kalau mau dihitung investasinya mencapai triliunan. Karena hampir semua pengusah pasti ekspose kalau mau berinvestasi di Pandeglang," klaimnya.

Oleh karena itu, Irna mengaku akan mengajukan audiensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mengetahui duduk persoalan belum diterbitkannya revisi Perda RTRW Pandeglang.

"Ibu juga bakal audiensi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nanti ibu pertanyakan tersumbatnya dimana. Padahal semua usulan-usulan, permohonan, dan dokumen yang kurang sudah kami lengkapi," tegas Irna.

Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida menambahkan, investor yang tertarik berinvestasi mulai bermunculan. Diantara mereka sudah ada yang mengajukan untuk dikeluarkan izin prinsip maupun mengungkapkan ketertarikannya. Akan tetapi lantaran revisi Perda RTRW belum disahkan maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak. 

Ida menyebut, sejumlah investor yang tertarik sebagian bergerak dibidang peternakan. Sementara lokasi peternakan yang terpetakan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu melalui pengesahan Perda RTRW.

"Yang ingin berinvestasi itu banyak baik itu dibidang pertenankan dan lainnya. Hanya saja dilokasi yang diinginkan terkendala RTRW-nya. Makanya kami berharap mudah-mudahan Perda revisi RTRW-nya cepat rampung. Karena para investornya takut kabur," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar