Sepanjang Tahun 2022, Belasan Kasus Penelantaran Terjadi di Cilegon

Kepala DP3AKB Kota Cilegon, Agus Zulkarnain di lingkungan Pemkot Cilegon, Rabu (6/7/2022)

KBRN, Cilegon: Sepanjang tahun 2022 terjadi sebanyak 13 kasus penelantaran terhadap anak dan perempuan di Kota Cilegon. Tiga belas kasus penelantaran itu diantaranya yakni, sebelas kasus terhadap perempuan dan 2 kasus terhadap anak.  

Kasus penelantaran itu terjadi, akibat kekerasan ekonomi dari kepala rumah tangga terhadap istri dan anaknya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon, Agus Zulkarnain mengatakan, terkait dengan belasan kasus penelantaran itu pihaknya mengaku telah melakukan pendampingan mulai dari pendampingan pada saat asesmen hingga pendampingan secara psikologi terhadap korban. 

"Sudah kita lakukan pendampingan, mulai dari asesmen saat proses dan pendampingan secara psikologi terhadap korban," ucap Agus di kantor Radio Mandiri FM Kota Cilegon, Rabu (6/7/2022).

Namun demikian, Agus mengungkapkan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus penelantaran di Kota Cilegon mengalami penurunan. Tercatat pada  tahun 2021 kasus penelantaran di Cilegon terjadi sebanyak 30 kasus. 25 kasus terhadap perempuan dan lima kasus terhadap anak. 

"Kalau ga salah tahun 2021 kasus penelantaran terjadi sebanyak 30 kasus, 25 kasus pada perempuan dan 5 kasus pada anak-anak," ungkap Agus.

Agus menyampaikan, Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan maupun kasus penelantaran itu merupakan kasus multidimensi sehingga tidak bisa diselesaikan oleh DP3AKB Kota Cilegon saja melainkan tanggung jawab bersama semua pihak yang ada di Cilegon. 

"Kasus penelantaran maupun kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang multidimensi, sehingga kewenangan penanganannya tidak hanya menjadi kewenangan DP3AKB saja. Melainkan kewenangan seluruh pihak terkait di Cilegon. Sehingga perlu adanya upaya dari berbagai pihak," pungkasnya.

Terkait dengan kasus penelantaran itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku akan melibatkan pihak industri yang ada di Cilegon agar bisa apa yang menjadi hak-hak anak yang menjadi korban penelantaran itu segera diberikan. Dengan begitu, maka para korban penelantaran itu dapat melanjutkan kehidupannya kembali menjadi lebih baik. 

"Kami akan membuat planning kepada pihak Industri juga, agar pada saat terjadi perceraian yang terjadi terhadap karyawannya agar segera memberikan hak-hak anaknya itu. Terkait itu nanti kepal dinas akan memanggil seluruh HRD di seluruh industri yang ada di Cilegon," ucap Helldy.

Menurut Helldy, kasus penelantaran maupun kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Cilegon saat ini kondisinya memprihatinkan. Sehingga, perlu dilakukan penanganan yang serius oleh semua pihak yang ada di Cilegon. Apalagi, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Kita kroscek lagi di Kementerian Agama, tapi secara umum cukup banyak kasusnya. Makanya sosialisasi menjadi hal penting bagi kita dan yang jelas Pemkot Cilegon juga sangat peduli dan pemerintah pusat juga peduli dalam upaya pencegahan kasus tersebut," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar