Usulan Guru di Cilegon Jadi PPPK Belum Jelas

Kegiatan orientasi pembekalan PPPK Guru tahap dua Kota Cilegon oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Senin (27/6/2022)

KBRN, Cilegon : Ratusan guru honorer di Kota Cilegon, diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, usulan yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon itu belum mendapatkan kepastian dari Pemerintah Pusat lantaran masih dalam proses evaluasi penentuan tenaga PPPK yang bersumber dari dunia pendidikan.

Sebelumnya pada bulan Desember 2021, Pemkot Cilegon mengusulkan sebanyak 400 lebih guru honorer di Kota Cilegon agar menjadi tenaga PPPK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi mengatakan, terkait dengan usulan guru honorer yang belum mendapatkan kepastian, pada Selasa 28 Juni 2022 pihaknya baru akan membahas bersama Kemenpan RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas formasi PPPK yang bersumber dari dunia pendidikan. Pembahasan itu juga akan dilakukan bersama kepala BKPP dan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia. 

"Pertama usulan disampaikannya per Desember 2021 kepada Kemenpan RB dan BKN. Totalnya itu ada sekitar 400 lebih guru honorer yang diusulkan. Sejauh ini belum ada kepastian karena kita (BKPP Cilegon) baru besok diundang oleh pemerintah pusat untuk membahas terkait formasi khususnya PPPK yang bersumber dari tenaga pendidikan," ujar Jubaedi usai kegiatan orientasi pembekalan PPPK Guru tahap dua di aula Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Senin (27/6/2022).

Jubaedi berharap, dari 400 lebih guru honorer yang diusulkan itu, minimal tahun ini sebanyak 200 guru di Cilegon dapat diterima menjadi tenaga PPPK oleh Pemerintah Pusat.

"Nanti kemungkinan di tahun ini muda-mudahan 200 lebih bisa diakomodir dari usulan 400 sekian yang kita usulkan. Tidak asal mengusulkan namun berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan tenaga pendidik yang sesuai formasi tenaga pendidik SD dan SMP," ucap Jubaedi.

Sementara, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan, terkait dengan usulan guru honorer menjadi tenaga PPPK itu dirinya telah menyerahkan sepenuhnya mekanisme yang harus ditempuh kepada BKPP Kota Cilegon. Maka dari itu, Helldy meminta kepada guru honorer di Cilegon agar tetap bersabar dan bersyukur atas honor yang diterima dari Pemkot Cilegon saat ini.

"Tadi sudah dijelaskan sama kepala BKPP (Ahmad Jubaedi) tadi disampaikan bahwa baru mau rapat, pertimbangan sama beliau lah (Kepala BKPP) jangan sama saya lagi," ucap Helldy.

Helldy menyadari masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam sektor pendidikan. Seperti sarana prasarana, honor yang diterima guru dan lain sebagainya. Namun begitu, Helldy mengaku akan terus memperbaiki persoalan itu sesuai dengan anggaran yang di miliki. Seperti menambahan ruang kelas dan menambah honor guru.

"Kita (Pemkot Cilegon) akan perbaiki dan kita akan buat Call Center khusus untuk pendidikan, kita akan benahi sekolah -sekolah yang masih kurang sarana-prasarananya agar supaya segera diperbaiki sesuai dengan budget (Anggaran) yang ada," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar