Pandeglang Antisipasi Kejahatan Perdagangan Orang

Kegiatan pengembangan jejaring dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan kekerasan pada anak di Oproom Setda, Kamis (23/6/2022). (Istimewa)

KBRN, Pandeglang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) menyebut pentingnya melindungi anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Maka dari itu, perlu adanya langkah antisipasi terhadap kejahatan tersebut. Salah satu antisipasi yang dilakukan DP2KB3A dengan menggandeng lembaga masyarakat.

Baca juga: Waspada! Anak-anak dan Lansia Rentan Terjangkit DBD Pascabanjir Pandeglang

Hal ini terungkap pada kegiatan pengembangan jejaring dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan kekerasan pada anak di Oproom Setda, Kamis (23/6/2022).

"TPPO masuk dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ada tiga hak anak yang harus kita penuhi yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan," kata Kepala DP2KB3A Didi Mulyadi.

Ia mengatakan, dengan hadirnyanya lembaga kemasyarakatan mensosialisasikan pentingnya perlindungan anak.

Baca juga: Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, DKBP3A Kab Serang Gencarkan Sosialisasi

"Kepada pengasuh Ponpes, Taman Bacaan Masyarakat, Forum Anak yang hadir pada saat ini kami mohon kerjsamanya untuk melakukan pencegahan sedini mungkin," terangnya.

Namun begitu Didi memastikan, sejauh ini belum ada kasus perdagangan di Pandeglang. Diharapkannya, jika ditemukan kasus tersebut masyarakat segera menginformasikan dan melapor kepada pihak berwajib.

"Untuk proses hukumnya nanti pihak berwajib yang akan menindak, dari kami tugasnya dalam merehabilitasi trauma healing korbannya," lanjutnya.

Baca juga: Bupati Tatu Minta Bantu Jaga Anak dari Kekerasan

Sementara Pj Sekda Pandeglang Taufik Hidayat menambahkan, anak merupakan aset bangsa sehingga harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas haknya. Oleh sebab itu butuh kolaborasi untuk pencegahan kekerasan pada anak.

"Ini tugas kita sebagai pemerintah, dari tingkat Kabupaten hingga ketingkat desa harus ada tindaklanjut menggelar rakor yang dihadiri RT, RW, dan tokoh masyarakat. Kita juga butuh dukungan lintas vertikal seperti Babinsa, Babinkamtibmas, PKK dan lembaga lainnya untuk bersama berkomitmen mencegah kekerasan pada anak," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar