Tak Dihadiri Pejabat Terkait, RDP Komisi IV DPRD Cilegon Batal

KBRN, Cilegon : Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi IV DPRD dengan DPUTR Kota Cilegon, sekitar pukul 14.00 WIB batal dilakukan. Pasalnya, dalam RDP tersebut tidak dihadiri oleh kepala DPUTR Kota Cilegon Heri Mardiana dan Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kota Cilegon Retno Anggraini. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, RDP itu digelar untuk membahas persolan yang terjadi pada  bidang Bina Marga DPUTR. Salah satunya yakni, soal usulan perbaikan sejumlah titik jalan yang rusak di Kota Cilegon. Namun, pada rapat itu DPUTR hanya mengutus tiga orang pejabat fungsional yakni Andi Badru Jaman, Lucky dan TB Nivi yang pada akhirnya mereka tidak bisa menjelaskan apa yang diminta oleh wakil rakyat tersebut.

"Kami tahu disini semua saudara eselon IV saat ini disfungsional kan bukan berarti dilepas begitu saja dengan pekerjaan di pu. Dan kami pun saya pribadi pun meminta terkait perbaikan jalan tidak ada respon, makanya kami bersurat secara resmi disini datang yang fungsional. Kabid nya ngga ada, terus disini saudara bilang sudah difungsional tidak ada kewenangan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Anugerah Chaerullah saat RDP, Selasa (25/1/2022).

Menurut Irul, persoalan jalan yang rusak harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Pasalnya, dampak jalan rusak itu langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon.

"Saya pribadi sudah meminta secara lisan secara baik-baik, secara kekeluargaan untuk diminta perbaikan (jalan) khawatir ada korban, karena saya sendiri kena (jadi korban). Padahal kami surati secara resmi, secara formal ditandatangani oleh Ketua DPRD. Walaupun sudah ditandatangani tapi tidak ada hasil sekarang," ucap Irul.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga, merasa tidak dihargai oleh pejabat Dinas PUTR lantaran tidak hadir saat RDP. Padahal pihaknya ingin mengetahui sejauh mana progres perbaikan jalan di tahun 2022 ini. 

"Jalan itu sudah pada rusak parah, kita pengen mengetahui berapa kilo sih program kedepannya di 2022 ini Dinas PU nih kan adanya di Bina Marga, kita pengen tahu. Jadi  tolong lah bagaimana pun kita posisinya mitra," katanya.

Dengan adanya kejadian itu, Ia meminta kepada kepada Kepala DPUTR  untuk menjadi bahan evaluasi agar kedepan DPUTR bisa  menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas.

"Harusnya menjadi koreksi oleh kepala dinas. Ini menjadi catatan buat kita dan juga kepala dinas PU agar bisa mengkoreksi lah apa namanya bawahnya atau staffnya yang seperti itu. Itu surat tanda tangan ketua DPRD loh bukan ketua komisi," ujarnya.

Meski demikian, Ia mengaku masih memberikan kesempatan kepada DPUTR untuk menjadwalkan ulang RDP. Meski begitu, Ia mengancam apabila tidak dapat hadir juga dia mengancam akan buka - bukaan di rapat badan anggaran nanti. 

"Ya kita tunda sampai Kamis pagi jam 9. Dikasih waktu dua hari ngga bisa juga berarti itu tidak menghargai sama sekali. Kalau misalkan dinas mau main-main kita ada rapat badan anggaran untuk rapat RKA selesai kalau beliau tidak menghadiri," tegasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar