FOKUS: #TANGGAP BENCANA

Bantuan Gempa Pandeglang Rp500 Juta dari BNPB Terancam Dikembalikan

BNPB menyerahkan bantuan penanganan gempa Pandeglang pada Sabtu (15/1/2022). (Istimewa)

KBRN, Pandeglang: Bantuan untuk korban gempa di Pandeglang sampai saat ini tercatat sudah mencapai Rp800 juta rupiah. Bantuan itu berasal dari dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp500 juta, unsur perbankan dan Korpri Kemendagri masing-masing senilai Rp100 juta.

Namun dana bantuan itu belum bisa dipakai. Padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang sudah menetapkan tanggap darurat bencana sejak 15 Januari 2022 kemarin.

Baca juga: Tanggap Darurat, Pemkab Pandeglang Belum Keluarkan Dana Khusus Bencana

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika beralasan, dana itu belum bisa dipakai karena harus melewati sejumlah tahapan administrasi terlebih dahulu sampai nantinya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

“Belum bisa dipakai karena berkaitan dengan administrasi, masuk rekening dulu, lalu nanti ada penetapan oleh bupati. Jadi administrasinya harus ditempuh dulu,” katanya kepada RRI, Senin (24/1/2022).

Baca juga: BNPB Beri Stimulan Rp10-50 Juta bagi Rumah Rusak Akibat Gempa

Bahkan, DSP dari BNPB terancam akan diserahkan kembali. Pasalnya, dana itu merupakan stimulus untuk penanganan bencana selama masa tanggap darurat. Sementara tanggap darurat akan berakhir tanggal 27 Januari 2022. Sesuai Peraturan BNPB, sisa DSP harus dikembalikan bila masa tanggap darurat selesai.

“Kalau DSP, tidak bisa dipakai kalau masa tanggap darurat selesai. Jadi hanya bisa dipakai saat masa tanggap darurat. Jika tanggap darurat selesai, dana itu diserahkan kembali ke BNPB,” ujar Rahmat.

Baca juga: DMC Dompet Dhuafa Dirikan Dapur Umum di Lokasi Terdampak Gempa Banten

Oleh karenanya dia mengaku saat ini proses administrasi tersebut tengah ditempuh agar bisa digunakan untuk penanganan bencana. Mengingat DSP yang diterima dapat dipakai untuk kebutuhan operasional.

“Peruntukannya untuk logistik, operasional. Sementara selama tanggap darurat, memakai anggaran dari BPBD. Kalau untuk bangunan, nanti ada di proses Rehab Rekon setelah masa tanggap darurat,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar