Tanggap Darurat, Pemkab Pandeglang Belum Keluarkan Dana Khusus Bencana

Dampak kerusakan bangunan akibat gempa Sumur, Jumat (14/1/2022) tersebar di 30 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. (Istimewa)

KBRN, Pandeglang: Meski sudah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang belum mengeluarkan dana penanganan bencana yang dianggarkan dalam Belanja Tak Terduga (BTT).

Alasannya, karena beberapa instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas PUPR, serta BPBD, masih memanfaatkan keuangannya masing-masing.

“Tapi sejak ditetapkan status tanggap darurat, sepertinya semua sudah bisa di-cover oleh OPD masing-masing. Artinya belum ada kebutuhan yang sangat besar untuk ditanggulangi dari BTT,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: BNPB Beri Stimulan Rp10-50 Juta bagi Rumah Rusak Akibat Gempa

Dia menjelaskan, selain masih memanfaatkan dana di instansi yang menangani bencana, Pemkab juga bisa menggunakan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari sejumlah lembaga, seperti unsur perbankan, Pemprov Banten, dan BNPB yang menyumbang DSP sebesar Rp500 juta.

“Ini kan cukup besar, salah satunya pemanfaatan DSP ini bisa untuk meng-cover rumah yang rusak ringan. Sudah ada pula bantuan-bantuan yang diterima, mungkin kita akan memaksimalkan dari situ. Karena BTT-nya juga terbatas. Sementara (nilai) bantuan saya belum dapat informasi rinci,” bebernya.

Baca juga: 80 Personel TRC Jakarta Dikerahkan Bantu Penanganan Gempa Banten

Yahya mengungkapkan, ketika masa tanggap darurat selesai dan masuk ke tahap rehab dan rekon, pemerintah akan kembali mengajukan biaya pembangunan rumah yang rusak ke BNPB. Tentunya setelah proses verifikasi dan validasi rumah terdampak selesai dilakukan.

“Nanti BPBD dan PUPR menghitung berapa sih kerugian yang diakibatkan oleh bencana dan diposisikan kemana, apakah rusak ringan, sedang, atau berat? Nanti itu menjadi ukuran bantuan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, BTT baru akan dikeluarkan bila dana yang dibutuhkan untuk penanganan semakin besar dan tak lagi sanggup ditanggulangi oleh dinas teknis. Nantinya mereka bisa mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) bila membutuhkan tambahan anggaran.

Baca juga: Risma Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

“BTT akan dikeluarkan kalau dana yang ada kurang, butuh anggaran yang besar, tidak cukup, baru bisa buatkan RKB. Dimohonkan, lalu kita keluarkan. Selama ini masih manfaatkan anggaran yang ada di masing-masing OPD terkait seperti Dinsos, DPUPR, BPBD,” sebutnya.

Akan tetapi, tidak semua BTT dapat dipakai untuk penanganan bencana gempa. Soalnya dari pagu Rp5,7 miliar, alokasi untuk penanganan bencana alam hanya dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar.

“Sisanya untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dana Covid-19 bisa digunakan (untuk bencana) tapi nanti dibahas dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” tutup Yahya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar