Seluruh Kecamatan di Pandeglang Belum Memiliki RDTR

Kepala DPUPR Pandeglang, Asep Rahmat. (RRI/Dendy)

KBRN, Pandeglang: 35 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang belum ada yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Padahal di Pandeglang terdapat kawasan pariwisata dan menyusul akan diberlakukan kawasan industri sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Asep Rahmat menuturkan, sejatinya Pemkab sudah mengusulkan RDTR untuk dua kecamatan, yakni Kecamatan Panimbang dan Carita. 

"Pengajuan dua kecamatan itu berkaitan dengan statusnya sebagai daerah wisata. Karena di Panimbang terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Carita sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," jelasnya, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Perda RTRW Belum Disahkan Pemerintah Pusat, Investasi di Pandeglang Mandek

Namun Asep menjelaskan, usulan itu belum disetujui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Alasannya, karena Pemda belum menyerahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Menyangkut hal ini, Asep menegaskan akan segera diselesaikan pada tahun ini.

"Sudah diserahkan kembali oleh pihak Kementerian ATR, namun RDTR itu belum mendapat persetujuan. Karena KLHS yang dibuat Pemda. Sekarang sedang dibuat KLHS dan tahun ini InsyaAllah selesai," jelasnya. 

Bukan hanya itu, Asep juga menyebut bahwa pihaknya sudah mengusulkan RDTR untuk lima kecamatan yang akan termasuk dalam kawasan industri. Lima kecamatan itu meliputi Sukaresmi, Bojong, Pagelaran, Cibitung, dan Kecamatan Cikeusik. Namun lagi-lagi usulannya mentok di kementerian.

"Kalau rencana pembuatan RDTR industri sih kami sudah dari awal sebelum RTRW. Jadi, detik-detik RTRW jadilah karena sudah ada bocoran. Bahkan kami ajukan ke Kementerian ATR kawasan industri itu tahun 2020, tapi belum ada jawaban dan persetujuan," katanya. 

Baca juga: Dua Tahun Mandek, Kementerian ATR Akhirnya Setujui Revisi Perda RTRW Pandeglang

Padahal dia mengaku, usulan itu sudah disampaikan sebelum pengajuan Perda RTRW. Soalnya dia menjelaskan, RDTR memiliki pengaruh besar untuk memudahkan investor menanamkan modalnya di Pandeglang. Bila sudah memiliki RDTR, maka investor dengan mudah mencari lokasi mana saja yang dinilai cocok untuk dibuka bidang usaha.

"Misalkan ada investor yang ingin berinvestasi di Pandeglang, itu tinggal dibuka saja diaplikasinya, nanti dipencarian langsung keluar peta zonasinya atau titiknya. Kalau tidak ada RDTR akan menyulitkan investor dalam mencari lokasi investasi yang tepat di Pandeglang," pungkas mantan Kalak BPBD itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00