NIK Invalid, 77.196 Calon Penerima Bansos di Pandeglang Terancam Tak Dapat Bantuan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriah. (RRI/Dendy)

KBRN, Pandeglang: 77.196 Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Pandeglang, terancam tidak bisa mendapatkan bantuan. Soalnya NIK mereka dinyatakan invalid.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang Nuriah menuturkan, saat awal verifikasi, ada 521.721 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang harus diperbaiki dengan cara melakukan sinkronisasi dengan data di Disdukcapil.

Baca juga: Belanja Hibah Bansos di Pandeglang Tahun 2021 Terancam Akibat Refocusing

Dari jumlah itu, ada 286.500 data yang sinkron dan 77.196 NIK invalid atau tidak sinkron. Hasil verifikasi juga menunjukkan ada 1.642 warga calon penerima Bansos yang sudah meninggal, 55.192 diusulkan dihapus, dan 5.930 yang belum punya KTP elektronik.

“Kami juga prihatin karena masih banyak data yang tidak sinkron dengan Disdukcapil ditambah masih banyak warga yang belum punya KTP,” jelas Nuriah.

Nuriah mengakui NIK yang tidak padan dengan Disdukcapil akan menyebabkan Bansos tidak akan tersalur. Begitu juga dengan yang tidak punya KTP, sampai kapan pun tidak akan mendapatkan Bansos.

“Masyarakat miskin akan kecewa karena awalnya dapat bantuan tapi sekarang malah tidak kerena datanya tidak padan. Perbaikan data tetap akan kami lakukan karena kalau tidak sampai kapanpun bansos tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.

Baca juga: Banten Alokasikan 56 M dari APBD untuk Bansos

Namun dia memastikan, proses perbaikan DTKS terus dilakukan. Bahkan sampai saat ini dia menyebut proses perbaikan sudah mencapai 81,74 persen dan tertinggi se-Provinsi Banten. Adapun supaya persoalan ini segera ada titik terang, Nuriah menyatakan Dinsos sudah mengirim data by name by address NIK yang tidak padan ke Disdukcapil.

“Kalau sudah padan akan dilanjut input oleh operator. Pemkab Pandeglang bangga dengan kinerja operator desa, Pendamping PKH, TKSK, pendamping bansos pangan, PSM fasilitator, operator kabupaten serta camat yang memfasilitasi perbaikan DTKS,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00