331.975 Warga Pandeglang Belum Punya Jaminan Kesehatan

Kegiatan optimalisasi program JKN KIS di Pendopo Bupati Pandeglang, Jum

KBRN, Pandeglang: Sebanyak 331.975 warga di Kabupaten Pandeglang, belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, baru 1,017,777 jiwa penduduk Pandeglang yang menjadi peserta JKN.

"Dari jumlah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah kurang lebih 143.000,sisanya ada yang mandiri karena ekonominya mampu atau masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan swasta," ujar Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam kegiatan optimalisasi program JKN KIS di Pendopo Bupati Pandeglang, Jum'at (18/6/2021).

“Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sudah menjadi peserta JKN per tanggal 1 Juni 2021 yaitu 1.017.777 jiwa atau 78,5% dari total penduduk Pandeglang,” sambung bupati.

Baca juga: Ratusan Anak Peserta JKK dan JKM Mendapatakan Beasiswa dari BPJAMSOSTEK Banten

Bupati Irna berharap, warga masyarakat yang mampu bisa mensukseskan program nasional JKN untuk meningkatkan drajat kesehatan di Pandeglang.

"Dunia swasta yang memperkerjakan masyarakat kami harus memperhatikan jaminan kesehatannya, untuk warga miskin tanggung jawab kami dan akan terus kami sasar,"tandasnya.

Ditambahkan Irna, dengan adanya aturan bahwa perangkat desa harus masuk kepesertaan BPJS, maka Pemda Pandeglang juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,7 miliiar.

"InsyaAllah kedepan kepesertaan BPJS di Pandeglang akan mencapai angka 90%, karena dari total penduduk sudah ada segmentasinya baik tanggung jawab pusat, provinsi dan kabupaten," imbuhnya.

Baca juga: Ratusan TKK dan THL pada DLH Cilegon Jadi Peserta BP JAMSOSTEK

"Yang diakomodir pusat kurang lebih 600.000, provinsi 90.000, dan kabupaten baru 46.000. Dengan penambahan Rp4,7 miliar bisa menginjak 50.000," sebut Irna.

Sementara Kepala BJS Kesehatan Serang, Dasrial membenarkan dari 331.975 warga Pandeglang yang belum masuk kepesertaan JKN KIS tidak semuanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

"Segmennya bermacam–macam. Jika mereka mampu tentu mandiri, dan jika mereka karyawan swasta tentu dibiyai oleh perusahaannya," katanya.

Baca juga: Recovery Ekonomi Nasional, Banten Salurkan Jamsosratu Sekaligus

Dasrial menerangkan, saat ini pihaknya sudah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemda melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendata warga yang belum masuk kepesertaan JKN.

"Kita sudah punya by name by addres. Jika memang masuk kedalam tanggungjawab Pemda, tentu akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangan dan kebijakan kesehatannya," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar