Naylon Kades, 20 PNS di Pandeglang Akan Dinonaktifkan

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil. (Istimewa)

KBRN, Pandeglang: Sekitar 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mengajukan izin untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 18 Juli 2021 mendatang. Mereka yang mendaftarkan diri menjadi Calon Kades, didominasi oleh para staf pelaksana yang bertugas di kecamatan.

"Ada yang dari tenaga kesehatan dan yang paling banyak itu dari ASN Staf Pelaksana Kecamatan atau mantan Sekretaris Desa, dan untuk totalnya sekitar 20 orang yang direkomendasi," ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Pemkab Serang Mulai Pemetaan Kerawanan Pilkades

Fahmi menerangkan, meski berstatus PNS, namun hal itu dibolehkan karena tertuang dalam Undang-Undang. Bahkan abdi negara yang mengikuti Pilkades juga tidak perlu mengundurkan diri.

Status mereka tetap sebagai PNS. Hanya saat terpilih nanti, status mereka akan di nonaktifkan sementara sampai masa tugasnya sebagai Kepala Desa berakhir.

Baca juga: Pilkades di Pandeglang Diwarnai "Kericuhan"

“Enggak begitu (mengundurkan diri, red). Nanti pada saat mereka terpilih, nah baru nanti untuk sementara mereka di nonaktifkan. Aturannya begitu. Jadi tetap mereka sebagai ASN. Nanti induk kerjanya di kecamatan masing-masing. Namun nanti dia tidak boleh mendapat gaji dobel. Tidak boleh dapat dua penghasilan,” jelasnya.

Diketahui, tahapan Pilkades Serentak saat ini memasuki masa pendaftaran bakal calon hingga 12 Juni 2021 mendatang. Ada 207 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades pada 18 Juli 2021 mendatang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00