Hasil PDPB, Jumlah Pemilih di Pandeglang Bertambah 1.446 Pemilih

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai. (RRI/Dendy)

KBRN, Pandeglang: Jumlah penduduk yang mempunyai hak suara di Kabupaten Pandeglang pada periode Mei 2021, meningkat sebanyak 1.446 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akhir 2020 kemarin yang kala itu tercatat sebanyak 904.782 pemilih.

Penambahan itu terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Saat ini jumlah pemilih di Pandeglang tercatat sebanyak 906.228 pemilih, yang terdiri atas 465.592 pemilih laki-laki dan 440.636 pemilih perempuan.

Baca juga: DPT Pilkada Pandeglang Sebanyak 904.782 Pemilih

"Kaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan Amanat Undang-Undang. Tujuannya untuk terus meningkatkan kualitas data pemilih. Bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka berkewajiban untuk melakukan proses PDPB," kata Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai, Rabu (9/6/2021).

Menurut Sujai, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pemilih. Supaya ketika menghadapi Pemilihan Umum, KPU sudah memiliki data pemilih dan TPS yang lebih akurat. Apalagi Pemilu 2024 juga akan bergulir sehingga data pemilih harus terus diperbaharui.

"Kaitan dengan prosesnya, kami berkoordinasi dengan beberapa stakeholder. Diantaranya dengan disdukcapil, kepolisian, dan Pemdes untuk terus meng-update data pemilih. Tujuan dari proses PDPB ini supaya nanti supaya sebelum Pemilu selanjutnya, kami sudah memiliki data TPS tetap," bebernya.

Baca juga: Jumlah Pemilih di Pandeglang Menurun, Bawaslu Ingatkan Masyarakat Awasi Proses Coklit

Bukan hanya itu, PDPB juga untuk mengetahui berapa penduduk Pandeglang belum memiliki KTP Elektronik. Mengingat berdasarkan regulasi, yang memiliki hak suara bukan hanya pemilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, tapi juga harus dibuktikan dengan kelengkapan adminduk terutama KTP.

"Dan kita pun nanti bisa melihat, berapa sih pemilih yang belum ber KTP elektronik? Karena di Undang-Undang, syarat jadi pemilih bukan hanya berusia 17 tahun atau sudah menikah, tapi harus dibuktikan dengan adminduk berupa KTP elektronik," imbuhnya.

Sujai melanjutkan, pemutakhiran pemilih berkelanjutan ini akan terus dilakukan sepanjang tahun hingga menjelang masa Pemilu ditahun berikutnya. Setiap bulan KPU akan merekap perubahan data yang terjadi dan per 3 bulan, akan dilakukan sinkronisasi dengan stakeholder terkait.

"Pemutakhiran akan dilakukan secara berkala. Setiap bulan kami akan melakukan rekap internal, dan per 3 bulan kami lakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Ini berlaku hingga menjelang Pemilu tahun selanjutnya," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00