327 Bidang Tanah untuk Pembangunan Tol Serang-Panimbang Belum Dibebaskan

Pembangunan Jlan Tol Serang-Panimbang Seksi III masih tunggu keputusan Kemenkeu. (Dok. Kemen PUPR)

KBRN, Pandeglang: Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi III yang melintas sepanjang 33 kilometer dari Kecamatan Bojong hingga Panimbang Kabupaten Pandeglang, belum bisa dikerjakan. Soalnya masih ada 327 bidang tanah yang belum dibebaskan oleh pemerintah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang, Suraji menuturkan, dari target 1.497 bidang yang menjadi kawasan pembangunan, baru 1.168 bidang yang sudah dibebaskan atau jika dipersentasikan baru mencapai 78.13 persen. 

"Sisanya 21,87 persen atau ada 327 bidang yang diantaranya bidang tanah. Pengadaan tanah untuk Tol Serang-Panimbang, kami mendapat tugas pembebasan 24 km di 6 kecamatan dan 12 desa," katanya, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Keberadaan Tanah Negara Hambat Pembangunan Tol Serang-Panimbang

Suraji membeberkan, persoalan itu terjadi karena masih bersinggungan dengan lahan milik PT. Perhutani, PTPN VIII, aset desa, dan 3 bidang tanah wakaf. 

"Itu masih bersinggungan dengan PT Perhutani, PTPN VIII, ada 6 kas desa ini dari PUPR belum bisa menyelesaikan untuk menggantinya, kemudian ada 3 bidang tanah wakaf yang didapatkan penggantinya karena tanah wakaf tidak boleh hilang sebagai tempat peribadatan," jelasnya.

Khusus Perhutani di Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung dan PTPN di Desa Patia, Kecamatan Patia, keduanya belum bisa menunjukkan batas luar tanah yang mereka klaim. Hal itu menjadi perdebatan sehingga harus dilakukan rekonsiliasi antara Perhutani, Kementerian PUPR, dan ATR/BPN.

"Dari realisasi yang sudah dikerjakan, kami agak kesulitan ini Perhutani karena kawasan tersebut belum diketahui batas luas. Karena mereka tidak tahu batas luarnya dimana. Jadi ini masih debatable sehingga perlu adanya rekonsiliasi antara Perhutani, Kementerian PUPR, dan BTN," katanya.

Baca juga: Tanah Wakaf Tak Dapat Ganti Rugi Pembangunan Tol Serang-Panimbang

"Kemudian yang tidak kalah sulit adalah untuk mengidentifikasi dari PTPN VIII, dimana banyak masyarakat yang kenal dengan Program Perusahaan Inti Rakyat Perkembunan (Pirbun). Mereka juga tidak tahu persis dimana bidang tanahnya," sambung Suraji.

Namun Suraji belum bisa memastikan kapan proses pembebasan tersebut rampung. Sebab menuntaskan pembebasan lahan merupakan kewenangan lintas sektor terutama Kementerian PUPR.

"Belum bisa dipastikan kapan bisa diselesaikan. Namun kami harap lebih cepat lebih baik," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00