Jelang Idul Adha, Karantina Cilegon Tingkatkan Pengawasan dan Pencegahan Penyakit PMK

Kepala Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, Drh Arum Kusnila Dewi saat memberikan keterangan pers di kantornya, Rabu (18/5/2022)

KBRN, Cilegon : Jelang hari raya idul adha 1443 hijriah atau tahun 2022, kantor karantina dan pertanian kelas II Cilegon melakukan rapat koordinasi pengawasan dan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) bersama stakeholder terkait yang ada di Provinsi Banten, Rabu (18/5/2022).

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, drh. Wisnu Wasesa Putra mengatakan, wabah penyakit PMK hanya menyerang hewan berkuku genap seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba termasuk hewan liar seperti gajah. Sehingga, penyebarannya sangat cepat sehingga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Namun ia menegaskan bahwa PMK tidak menular ke manusia atau tidak zoonosis.

Selain itu, lanjut Wisnu, pihak desa menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No.403/KPTS/PK.300/M/05/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah PMK Pada Beberapa Daerah di Provinsi Jawa Timur dan No: 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (Foot And Mouth Disease).

"Sementara ini Karantina tidak melakukan sertifikasi pada pengeluaran, pemasukan dan transit media pembawa (MP) berisiko PMK dari Provinsi Jatim terutama Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Provinsi Aceh terutama kab. Tamiang dan daerah lain yang terbukti secara klinis dan berdasarkan hasil laboratorium positif PMK," terang Wisnu saat memberikan arahan pada rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka kewaspadaan dan penanganan PMK secara online. 

Ditempat yang sama, Kepala Karantina Pertanian Kelas II Cilegon, Drh Arum Kusnila Dewi mengaku, akan 

meningkatkan pengawasan lalulintas MP berisiko PMK yang berasal dari daerah bebas PMK dengan ketentuan-ketentuan khusus. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan hewan kurban yang meningkat menjelang hari besar perayaan Idul Adha.

"Kami terus melakukan upaya peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas MP berisiko PMK yang berasal dari daerah bebas PMK, dengan melakukan koordinasi dengan Dinas membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dengan menghimbau untuk penerbitan Surat Kesehatan Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner ataupun Sertifikat Sanitasi yang telah dipastikan secara klinis dan laboratorium," ujar Arum.

Arum menambahkan, untuk mengawasi dan mencegah penyebaran penyakit PMK. Perlu adanya sinergitas kita bersama instansi terkait, Kepolisian dan TNI setempat dalam upaya melakukan patroli dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk hewan ternak di Cilegon khusus dan di Banten umumnya.

"Kemudian karantina juga menerapkan biosekuriti dengan melakukan spraying otomatis dan menjadi mobile dengan menggunakan desinfektan untuk menghambat perkembangbiakan dan membunuh agen penyebab penyakit," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar