Kasus Narkoba Dominasi Tindak Kejahatan di Pandeglang

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Titis Tri Wulandari. (RRI/Dendy)

KBRN, Pandeglang: Kasus tindak pidana yang masuk meja persidangan selama tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Pandeglang mencapai 277 kasus. Perkara yang paling banyak yakni terkait tindak pidana peredaran narkoba, yang mencapai 69 perkara.

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Titis Tri Wulandari membenarkan hal tersebut. Rata-rata mereka yang terjerat adalah orang dewasa dengan peran sebagai pengedar. Selain perkara narkoba, pihaknya juga menangani 66 perkara pencurian, disusul perkara perlindungan anak yang mencapai 27 kasus.

Baca juga: Tren Penyalahgunaan Narkoba di Pandeglang Meningkat di Tengah Pandemi

"Pemakai ada, pengedar ada, tapi kebanyakan adalah pengedar. Mereka rata-rata orang dewasa. Narkoba masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama. Maka pengadilan juga selama ini turut menyosialisasikan bahaya narkoba khususnya kepada generasi muda," kata dia, Sabtu (25/6/2022).

Titis membeberkan, dari 277 penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun lalu, 94 persen diantaranya sudah diputuskan. Tingginya penyelesaian perkara ini menurutnya, karena saat ini hakim tidak lagi bisa santai dalam menyelesaikan masalah.

"Hakim sekarang tidak bisa santai untuk memutuskan perkara. Karena kita ada target, pidana maupun perdata, perselisihan perkara harus selesai dalam waktu 5 bulan. Kalau lebih dari 5 bulan, melapor ke Pengadilan Tinggi," jelasnya.

Baca juga: Peredaran Narkoba di Banten Tetap Tinggi Selama Pandemi

Kemudian hal itu diikuti dengan Sistem Penyelesaian Perkara (SPP) yang menjadi orientasi pengadilan dalam menuntaskan perkara yang masuk. Dengan SPP diyakininya menjadi salah satu motivasi masing-masing pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

"Semakin cepat penyelesaian perkara di Pengadilan, semakin baik nilainya. Ini menjadi penilaian pimpinan kami di MA. Dengan adanya penilaian itu, bisa memotivasi pengadilan lain untuk lebih baik lagi dan dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menghindari celah-celah KKN," imbuh Titis.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar