Pertama Kali, Kajati Banten Resmikan Rumah Restorative Justice di Cilegon

Pembuakaan tirai rumah Restorative Justice di Cilegon, Rabu (23/6/2022)

KBRN, Cilegon : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak didampingi Pelaksanaan Tugas Kepala Kejari Cilegon, Lanna Hany Wanike Pasaribuan meresmikan Rumah Restorative Justice di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Rumah Restorative Justice didirikan untuk mencegah perkara hukum yang ringan agar tidak sampai ke meja pengadilan.

Namun demikian, Leonard mengatakan, tidak semua perkara hukum bisa diselesaikan di rumah Restorative Justice. Perkara hukum yang bisa diselesaikan di rumah Restorative Justice Leonard menyampaikan ada tiga syarat atau ketentuan yang harus patuhi diantaranya yakni, ancaman hukum pidana tidak lebih dari lima tahun, kerugian akibat dari perkara tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Serta, pelaku yang terlibat tidak pernah berurusan dengan hukum. Namun demikian, Restorative Justice itu bisa ditegakkan apabila korban dan keluarga korban mau memaafkan atas perbuatan pelaku.

"Tidak semua perkara bisa dilakukan di rumah Restorative Justice ini, hanya perkara ringan saja yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun, kerugian materil tidak lebih dari Rp2,5 juta serta pelakunya tidak pernah berurusan dengan hukum. Namun syarat terpenting dari bisa atau tidaknya proses itu dilakukan tergantung dari korban dan keluarga korban apakah memaafkan atau tidak atas perbuatan pelaku," ujar Leonard usai meresmikan rumah Restorative Justice di Cilegon, Rabu (23/6/2022).

Leonard mengungkapkan, terhitung sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 ini perkara hukum ringan yang telah diselesaikan melalui Restorative Justice oleh Kejati Banten sebanyak 11 kasus. Dimana dari jumlah itu, untuk tahun 2022 ini baru tujuh perkara yang telah diselesaikan oleh Kejati Banten.

"Dari 2021 hingga saat ini sudah ada 11 kasus atau perkara ringan yang dilakukan melalui proses Restorative Justice di Banten," ucap Leonard.

Ditempat yang sama, Pelaksanaan Tugas Kepala Kejari Cilegon, Lanna Hany Wanike Pasaribu menyampaikan, berdirinya rumah Restorative Justice tidak lepas dari bantuan Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon dalam hal ini Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan jajaran serta seluruh elemen masyarakat yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon.

"Berdirinya rumah Restorative Justice ini tidak lepas dari peran Wali Kota Cilegon Helldy Agustian beserta jajaran, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Cilegon. Semoga adanya rumah Restorative Justice ini dapat membantu masih di Cilegon menyelesaikan perkara ringan agar tidak sampai ke meja pengadilan," ucap Lanna dalam sambutannya.

Lanna menjelaskan, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan di bidang penginputan harus mampu mewujudkan kepastian, kepatuhan, keadilan serta ketertiban hukum. Serta mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

"Kejaksaan sebagai lembaga negara yang mengurus data pemerintah harus mampu mewujudkan kepastian dan kepatuhan hukum serta menggali norma agama, kesopanan, kesusahan serta harus mampu mewujudkan keadilan hukum kepada masyarakat," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar