Karena Fee Proyek, Puluhan Pejabat di Banten Terjerat Kasus Korupsi

Kajati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat menandatangani prasasti rumah Restorative Justice di Cilegon, Rabu (23/6/2022)

KBRN, Cilegon: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengaku akan melakukan tindakan tegas terhadap pejabat yang meminta -minta proyek pembangunan milik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi Banten. Menurutnya, tindakan tegas itu perlu dilakukan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah.

Leonard menyampaikan, selama menjabat sebagai Kajati Banten, dirinya telah mengungkap sebanyak 21 kasus korupsi yang terjadi di Banten. Dikatakan Leonard, rata-rata kasus korupsi yang diungkapnya berawal dari minta-minta fee proyek milik pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD).

"Selama saya menjabat Kajati Banten, sudah ada dua puluh satu perkara yang saya tangani. Hampir semua kepala dinas yang tersangkut kasus pidana korupsi karena fee proyek bapak ibu sekalian," ujar Leonard dalam acara peresmian rumah Restorative Justice di Kota Cilegon, Rabu (23/6/2022).

Maka dari itu, Leonard mengajak kepada seluruh pemangku kebijakan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kota yang ada di Banten agar bersama-sama melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang diakibatkan dari minta-minta fee proyek tersebut. 

"Saya bukan asli masyarakat Bantan, tapi tidak ada satupun yang menolak saya untuk di Banten. Artinya ada suatu harapan yang diinginkan masyarakat dari peran Kejaksaan Banten. Jadi saya mohon laporkan dengan data yang lebih jelas dan yang memberikan informasi saya akan jaga dan akan saya tindak tegas terhadap pejabat yang terlibat kasus fee proyek tersebut," ucap Leonard.

Terkait dengan upaya pencegahannya, Leonard mengaku akan melakukan pakta integritas bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Adapun tujuan dilakukannya pakta integritas untuk membuat komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme

"Dalam waktu dekat ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu, kita (Kejati Banten) akan melakukan pakta integritas sebagai bentuk kesepakatan kita untuk tidak bermain proyek dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar