Kejari dan Pemkab Pandeglang Perpanjang Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum

Kejari Pandeglang, Helena Octavianne (kiri) dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita (kanan) usai penandatanganan kerjasama. (Istimewa)

KBRN, Pandeglang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang sepakat untuk melanjutkan kesepakatan tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama nota kesepahaman di di Pendopo Bupati Pandeglang, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Kejari Pandeglang Kerahkan Tim Khusus Pantau Dana Covid-19

Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Helena Octavianne mengatakan, penandatanganan perpanjangan kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kejaksaan merupakan lembaga penuntut umum dan satu-satunya aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan keperdataan,“ kata Helena.

Selain itu kata Helena, kesepakatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian dalam hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca juga: Pandeglang Punya Rumah Restorative Justice

“Semoga penandatanganan kesepakatan ini bermanfaat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pandeglang bebas dari persoalan hukum,“ harapnya.

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi perpanjangan kesepakatan terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara itu.

“Perpanjangan kesepakatan antara Pemkab dan Kejari Pandeglang terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara tentu sangat membantu sekali dalam penyelenggaraan pemerintahan,“ kata Irna.

Baca juga: Usai Pegawainya Ditangkap Karena Sabu, Seluruh Pegawai Kejari Cilegon Dites Urine

Bupati menginginkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan bersih dari persoalan hukum serta bebas dari korupsi.

“Oleh karena itu kami berharap kepada pihak terkait, untuk konsisten dan komitmen untuk menaati aturan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari persoalan hukum dapat terwujud dengan baik,“ tutup bupati dua periode itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar