Pandeglang Punya Rumah Restorative Justice

Kejaksaan Tinggi Banten meluncurkan Rumah Restorative Justice di Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Pandeglang. (Iistimewa)

KBRN, Pandeglang: Kabupaten Pandeglang kini memiliki rumah Restorative Justice (RJ) atau Saung Karapihan yang berada di Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari.

Rumah Restorative Justice itu diresmikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, dan Bupati Pandeglang, Senin (11/4/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan, rumah Restorative Justice itu dapat menjadi salah satu tempat penyelesaian masalah tindak pidana secara musyawarah mufakat. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mediasi oleh semua tokoh, aparat desa, aparat hukum, tersangka serta korban.

Baca juga: Kejari Pandeglang Musnahkan Ratusan Gram Narkotika

"Kasus-kasus kecil yang terjadi cukup diselesaikan di sini tanpa harus masuk ke peradilan hukum," katanya.

Pemilihan Desa Ciinjuk sebagai prototipe di Pandeglang, karena letaknya yang dekat dengan kantor kejari. Dan rumah Restorative Justice di Desa Ciinjuk merupakan yang ketiga di Banten.

“Pertama saat Pak Jaksa Agung meresmikan (Restorative Justice) secara nasional, Banten termasuk dalam 9 provinsi yang punya Restorative Justice. Selain di Pandeglang, Kejari Tangerang dan Tangerang Selatan. Nanti dilanjut kebeberapa Kejari lain seperti Kabupaten Tangerang kemudian Cilegon dan Kejari lain,” tandasnya.

Baca juga: Kantongi 20 Saksi Kasus Korupsi, Pekan Depan Kejari Cilegon Akan Tetapkan Tersangka

Kepala Kejari Pandeglang, Helena Octavianne menambahkan, rumah Restorative Justice disediakan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui rumah Restorative Justice diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum.

“Kami berharap warga bisa proaktif dan memanfaatkan rumah RJ itu dengan baik, karena kami ingin mendekatkan pelayanan ke masyarakat," harapnya.

Akan tetapi dia menyebut, masyarakat yang bisa mendapatkan Restorative Justice atau pemulihan keadilan, hanya terpidana yang mendapat hukum di bawah 5 tahun, baru pertama melakukan pelanggaran hukum, dan kerugian yang diakibatkan kurang lebih Rp2,5 juta.

Baca juga: Kajati Banten Sarankan Pemda Bentuk Perda Tentang Pelestarian Ubrug

"Semua masyarakat bisa mendapatkan RJ, caranya datang ke Kejaksaan atau melalui informasi publik melalui IG, twitter, dan FB," katanya.

Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyambut baik kepedulian korps adhyaksa terkait pelayanan hukum masyarakat Pandeglang. Baginya, Saung Karapihan ini tidak lain menjadi tempat penyelesaian setiap adanya konflik yang terjadi di masyarakat tanpa harus berujung diperadilan.

"Atas nama pribadi dan masyarakat kami ucapkan terimakasih, ini akan menjadikan kondusifitas daerah dan mengurangi stigma buruk di masyarakat," kata Irna.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar