H.M Thambrin : Nadzhir Bertanggung Jawab Atas Harta Wakaf

Istimewa

KBRN, Banjarmasin : Kepala kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Dr.H.Muhammad Tambrin,M.MPd menegaskan Nadzhir bertanggung jawab atas keberlangsungan harta wakaf.

“Nadzhir merupakan pihak yang bertanggung jawab atas berkembangnya tanah Wakaf karena Nadzhir sebagai pihak yang menerima amanah dari Wakif,” ujar Tambrin diarahannya saat membuka Kegiatan Pembinaan Pengamanan Aset Wakaf Bagi PPAIW di Banjarmasin.

Tambrin mengatakan tugas nazhir dalam Undang-Undang Wakaf sangat jelas, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya. ”Untuk keberlangsungan harta wakaf maka harta wakaf perlu diamankan dan dilindungi,” terangnya.

Untuk melindungi Tanah Wakaf tersebut kata Tambrin, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan terutama aset Wakaf  berupa tanah  dengan melakukan papanisasi tanah wakaf dan percepatan sertifikasi tanah wakaf agar tanah wakaf dapat dilindungi secara hukum. 

Kedua memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum dan dukungan advokasi ini melibatkan banyak pihak diantaranya pihak Wakif, Nazhir wakaf, pemerintah termasuk dalam hal ini BPN dan Kementerian Agama, PPAIW, dan ahli-ahli hukum yang peduli terhadap harta wakaf dan masyarakat banyak. 

Ketiga pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Undang-undang ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf secara umum. Karena perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf secara maksimal dapat dilakukan. Keempat, pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara produktif. 

Di samping pengamanan di bidang hukum, menurut Tambrin pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Karena seringkali terjadi perebutan tanah wakaf oleh ahli waris wakif dikarenakan tanah tersebut tidak kunjung dimanfaatkan.

“Keempat langkah pengamanan terhadap tanah wakaf tersebut harus segera dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti Wakif, Nazhir wakaf, pemerintah, PPAIW, LSM dan pihak-pihak terkait dengan perwakafan. Sehingga tanah-tanah wakaf memiliki kekuatan hukum dan daya dobrak yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat banyak,” ujar Tambrin.

Sebelumnya Kabid Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan H.Ahmad Bugdadi,S.Ag,M.HI dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut di selenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman secara utuh kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW) sebagai pejabat yang menerbitkan akta ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan.

“Hal tersebut dikarenakan saat ini PPAIW merupakan tumpuan bagi Kepala KUA oleh karena itu diperlukan pemahaman secara utuh dan rambu-rambu yang harus diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” ujar Bugdadi.

Diacara tesrsebut juga dilaksanakan Serah Terima Keputusan Menteri Agama RI No 1155  dan 1156 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Perubahan Status, Tukar Menukar Tanah Wakaf antara Perwakilan PT.Adaro sebagai pihak penukar dan pihak Nadzir yang disaksikan dan di tandatangani langsung Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI Drs.H.Tarmizi,M.A selaku pihak kesatu, Ketua Nazhir di Kabupaten Tabalong dan Balangan, disaksikan oleh Ketua BWI Perwakilan Prov.Kalsel Drs.H.M.Fadhly Mansoer,MM dan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel Dr.H.Muhammad Tambrin,M.MPd.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar