Sanksi Menunggu Jika Ponpes Tetap Buka Ditengah Pandemi

KBRN, Martapura: Pemerintah Kabupaten Banjar sepakat belum memperbolehkan aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren serta Madrasah karena masih tingginya kasus covid 19 di daerah itu.    

Keputusan itu diambil setelah adanya pertemuan dengan para pimpinan pondok pesantren. Mereka yang hadir diantaranya adalah Pimpinan Ponpes Darul hijrah dan Ponpes Darusssalam.

Sekda Banjar yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan Covid 19 Kabupaten Banjar M.Hilman menjelaskan, adanya penundaan ini sekaligus menjawab keresahan orang tua santri yang menunggu kejelasan aktifitas belajar di ponpes.

“Jadi sebagaimana edaran yang kami sampaikan pada poin ke 3 akan ada sanksi yang diberikan baik administrasi maupun operasional. Namun jika kondisinya menghawatirkan maka sanksi UU no 16 2018 tentang karantina dan kesehatan akan diberlakaukan,”terangnya,Selasa (23/6/2020).

Meski ada orang tua yang khawatir akan proses belajar mengajar disekolah namun tidak sedikit yang justru mendukung jika pondok pesantren tetap dibuka namun dengan menjalankan protokol kesehatan.

“Kalau saya sih lebih tenang ya kalau anak - anak di pondok saja. Karena jujur sebagai ibu yang juga bekerja saya kerepotan untuk mengawasi anak saya bila dirumah karena pengaruh gadget yang tak bisa saya pantau selama 24 jam,”ungkap Saurin, orang tua santri.

Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan panduan pembelajaran di pesantren. Di dalam panduan tersebut, Kemenag tidak mengacu wilayah atau zona kasus Covid 19.

Dengan demikian status kabupaten yang merah, orange, kuning, atau hijau, tidak berpengaruh terhadap operasional pesantren di tengah pandemi.

Namun pembukaan kembali pesantren harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Izin itu harus mengatakan bahwa lingkungan pesantren aman dari Covid-19.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00