Atasi Persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kalsel

RRI Banjarmasin :  Kalimantan Selatan termasuk rawan dalam persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalsel, Hj. Husnul Hatimah, di daerah ini banyak pengiriman tenaga pekerja migran Indonesia yang non procedural. Bahkan terdata, dari tahun 2018, sebanyak 420 orang yang bekerja ke daerah Arab Saudi khususnya.  Dikatakan, tahun 2019, dari januari sampai maret, sudah ada 9 orang yang digagalkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang mereka berangkat secara non prosedural.

“Ini adalah termasuk kelompok rentan yang mudah sekali untuk bisa diperdagankan. Karena melihat dari kesiapan atauoun TKI yang berangkat ini, mereka tidak memenuhi syarat ataupun prosedur yang ada di Pemerintahan kita,” ungkap Husnul.

Yang lebih penting adalah, tambah Husnul, bagaimana upaya kita Gugus Tugas ini melakukan upaya pencegahan.

“Misalnya bagaimana agar ada akses bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan juga memberikan pelatihan keterampilan terhadap perempuan-perempuan yang rentan tadi, agar mereka dapat bekerja, baik di dalam sektor pertanian ataupun sektor-sektor lainnya, yang tidak mudah diiming-imingi untuk bekerja di Luar negeri yang juga tidak memenuhi persyatan bagi mereka,” tegas Husnul.  

Sehubungan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut, rabu (4/12) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalsel, melakukan Rapat Koordinasi Gugus Tugas TPPO.

Kata Husnul, setiap pertemuan, Mereka laporkan ke Pusat, baik ke Kementrian PPPA, maupun ke Kementrian Dalam Negeri. Karena di Kementrian Dalam Negeri, tambah Husnul, ada instruksi Mendagri, agar setiap Daerah yang sudah membentuk Gugus Tugas, agar melaporkan secara rutin apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Rakor yang dilaksanakan ini, merupakan  keinginan mereka untuk merampungkan Rencana Aksi Daerah untuk 2019 hingga 2024. Dalam kegiatan itu, ada masukan dari anggota Gugus Tugas yang ada di program kegiatan mereka, terkait dengan upaya-upaya tadi, baik dalam pencegahan maupun penanganannya.(juns)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00