Ironis ... !! Antre Vaksinasi COVID-19 Banjarmasin, Warga Malah Bergerombol

Istimewa

KBRN, Banjarmasin : Apresiasi patut diberikan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang menarget 1.000 orang divaksin COVID-19 dalam waktu tiga hari, yakni, 4-6 Agustus 2021, program vaksinasi COVID-19 secara massal tersebut dilaksanakan di Gedung Olahraga (GOR) Hasanuddin di Banjarmasin Tengah sangat bagus.

Akan tetapi dari pantauan sebelumnya hari Rabu kemarin, dan hari ini Kamis, (5/8/2021) kalau melihat foto-foto yang berseleweran dimedia sosial maupun video sewaktu warga mengantri. Hal ini membuktikan penyelenggara tidak siap, walau sisi lain perlu juga kesadaran masyarakat untuk tidak berkerumun dan disiplin terhadap protokol kesehatan, Inilah menjadi tantangan di tengah pandemi COVID-19.   

"Kita butuh kesadaran pihak untuk tertib, jangan sampai ini menjadi klaster baru, terlebihnya saat ini Banjarmasin masih PPKM Darurat Level IV dan setiap hari masih sangat tinggi konfrimasi warga positif covid dan angka kematian cukup tinggi," ungkap M. Pazri dari Borneo Lawn Firm pada siaran realesenya yang diterima awak media.

Menurutnya supaya adil dan terkontrol, para penyelenggara harus juga bertanggungjawab dan diberi sangsi, jangan hanya pada saat ada kegiatan warga berkerumun ditegur dan kena sangsi, karena keadilan hukum juga harus seimbang tidak tumpul keatas namun tajam kebawah.

Ditambahkan, kalau hal ini masih terulang tidak segera di tanggulangi penyelenggara, dan tidak di evaluasi Dinkses dan Pemko Banjarmasin bisa dikenakan sangsi sesuai UU Pemerintahan Daerah, dan bisa diduga melanggar Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta bisa diduga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Bahkan Kapolri Jenderal Idham Azis saat menjabat telah mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan COVID-19, surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat tersebut tercantum Pasal-Pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah sangat banyajk pelanggar yang ditindak.

Karena tidak hanya masyarat yang  bisa dikenakan Pasal-Pasal tersebut tapi juga pemerintah sendiri yang melanggar untuk penegakkan hukum dalam perspektif keadilan agar tidak terulang.

"Memang kita perlu juga kesadaran masyarkat yang mau vaksin agar bisa tertib, karena jangan sampai ini menjadi klaster baru," tutup Pengacara Muda ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00