Awas Masyarakat Bisa Kena Sanksi Jika Kampanye Dimasa Tenang

KBRN, Banjarmasin : Jelang pesta demokrasi 9 Desember, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan mengingatkan seluruh pihak agar taat aturan.

Pada masa tenang 6-8 Desember 2020 dilarang segala bentuk kampanye baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Peringatan ini disampaikan Bawaslu Kalsel dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Debat Publik Ketiga dan Berakhirnya Jadwal Kampanye di salah satu Hotel, Kabupaten Banjar, Jumat (4/12/2020). 

Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie mengatakan, bukan hanya berlaku kepada tim sukses, masyarakat dan simpatisan pun tidak diperbolehkan.

“Sanksinya akan kami proses kajian pasal 69, subjeknya adalah setiap orang, bisa dikenakan sanksi baik itu pidana maupun administratif,” tegasnya.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan tentang larangan dalam kampanye, sebagai berikut :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kakidan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Sementara KPU Kalsel Edy Ariansyah, mengharapkan seluruh tim sukses agar melepas seluruh alat peraga kampanye (APK), serta kegiatan kampanye tatap muka dan promosi pasangan calon di media sosial juga dilarang.

“Semua dari pasangan calon, tim kampanye, dan parpolnya masing-masing menertibkan sebelum tanggal 6 Desember,” harapnya.

Jika ditemukan maka pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti Bawaslu Kalsel berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta unsur Penegakan Hukum Terpadu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00