Upah Pelipat Surat Suara Calon Gubernur dan Walikota Berbeda

KBRN, Banjarmasin :   Pelipatan surat suara calon Gubenrnur-Wakil gubernur Kalsel Tahun 2020 sudah dilakukan sejak Jumat kemarin di Gedung Wanita Banjarmasin, ada lebih dari 461.000 surat suara yang dilipat oleh petugas sebanyak 50 orang, dimana pengerjaannya dilakukan secara bergantian dengan shift siang dan malam.

Lantas berapa upah yang yang diterima petugas pelipat surat suara untuk melipat surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, ternyata upah petugas pelipat surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berbeda dengan pelipat surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.

Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Husni Thamrin saat kegiatan simulasi pencoblosan dan penghitungan surat suara di halaman Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin, mengatakan, untuk pelipatan surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, petugasnya hanya diupah sebesar Rp 75 per lembar surat suara.

Sementara untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diupah lebih kecil, yakni hanya Rp 50 per lembar surat suara, upah tersebut masing-masing akan dipotong pajak sebesar 6 persen.

“Besaran itu sudah dibicarakan dan disepakati se-Kalsel, untuk surat suara Pemilihan Gubernur lebih murah karena hanya 2 kali lipat, sedangkan Pemilihan Walikota 3 kali lipat, dan tidak ada perbedaan antar petugas,” ucap Husni Thamrin, Sabtu, (21/11/2020).

Ia juga menyampaikan bahwa, setiap kelompok pelipat suara diisi sekitar dua hingga tiga orang, yang mana masing-masing kelompok diberikan 7 kotak surat suara, yang perkotaknya berisi sebanyak 2.000 lembar surat suara.

“Berarti ada sekitar 14 ribu lembar surat suara yang harus mereka selesaikan setiap kelompoknya,” jelasnya.

Dari hal yang disampaikan Sekretaris KPU kota Banjarmasin tersebut terdapat sedikit ketimpangan perihal pengupahan petugas pelipat surat suara.

Salah seorang petugas pelipat surat suara Mariana mengaku, hanya mengetahui upah yang diterima sebesar Rp 50 ribu per kotak.

“Setelah selesai pekerjaan baru dikasih upahnya, satu kotak sekitar Rp 50 ribu mungkin yang paling murah hitungannya,” ucapnya.

Atas pengakuannya diatas, itu berarti upah yang disepakati sekretariat KPU Kota tidak sesuai dengan yang diterima oleh petugas pelipat.

Jika dihitung, untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel seperti yang dikatakan Husni Thamrin, per lembar petugas diupah Rp 50 kemudian dipotong 6 persen maka sekitar Rp 40,7, apabila dikalikan 2.000 lembar surat suara per kotak maka upah yang seharusnya diterima sebesar Rp 94 ribu per kotak.

Dari penghitungan sesuai angka upah yang disampaikan sekretaris KPU kota Banjarmasin tersebut, artinya upah yang diterima Mariana tidak sesuai atau sangat jauh dari seharusnya yang diterima.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00