Tidak Terbukti Bersalah, Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Alkes RSUD Banjarmasin

KBRN Banjarmasin : Suasana haru campur gembira para keluarga terdakwa Misrani menyambut vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang di sampaikan JPU.

Vonis bebas tersebut disampaikan majelis hakim yang dipimpin hakim Purjana pada sidang lanjutan di Pengadilan tersebut, Rabu (22/4/2020), dengan agenda tunggal pembacaan putusan atau vonis.

Majelis hakim antara lainnya menyebutkan dalam proses persidangan JPU tidak dapat membukti dakwaannnya.

Untuk itu majelis memerintahkan kepada JPU untuk segera mungkin membebas terdakwa Misrani dari Lapas Teluk Dalam Banjarmasin dan memulihkan nama baiknya dan martabat terdakwa.

Terdakwa di dakwa oleh JPU melakukamn tindakan korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Ulin Banjarmasin dengan nilai kerugian mencapai Rp. 3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar.

Seperti diketahui terdakwa oleh JPU Andry di tuntutan penjara selama empat tahun dan enam bulan, serta pidana denda Rp200,- juta subsidair selama enam bulan. Dalam tuntutan JPU tidak mencantumkan adanya kerugian negara, sebab menurut Andry dalam fakta persidangan hal ini tidak terungkap.

Sidang yang berlangsung sexaera teleconfrence tersebut ruang sidang dipenhuhio oleh keluarga terdakwa.

Dalam tuntutannya JPU mematok pasal 3 jo serta pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa kalau yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2015.

Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp. 3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00