Revisi Pajak Bakeuda Gabung Sembilan Perda

KBRN, Banjarmasin : Guna memudahkan dan meningkatkan pelayanan administrasi pajak daerah Kota Banjarmasin.

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin menggabung sembilan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah.

Setelah sekitar hampir 11 tahun lamanya, Pemko Banjarmasin akhirnya berinisiatif melakukan revisi pajak daerah.

Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil menerangkan, revisi ini didasari atas banyaknya temuan ketidaksesuaian antara objek pajak dengan pendapatan yang diterima.

"Drafnya sudah dibuat dan selesai dibahas di internal. Selanjutnya disampaikan ke Kemenkumham Kalsel untuk disesuaikan dengan regulasi di atasnya,” ungkap Subhan pelaksanaan Uji Publik Raperda tentang Pajak Daerah, Di Aula Kayuh Baimbai, Senin, (30/11/20)

Menurutnya, dari hasil Forum Group Diskusi (FGD) bersama pengusaha asosiasi hotel, restoran, reklame, notaris, pengelola parkir dan pengusaha sarang burung walet ada beberapa masukan yang disampaikan.

Terutama dari kalangan pelaku usaha karaoke keluarga, yang minta dikurangi beban biaya pajak menjadi 15 – 20 persen, karena sebelumnya, beban pajak mereka disamakan dengan karaoke eksklusif sebesar 25 persen.

“Di Banjarmasin jumlahnya di bawah 20 karaoke keluarga. Mereka minta dibedakan pajaknya. Ini tidak akan membuat pendapatan turun,” tuturnya.

Sementara untuk tahun 2020, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor hiburan mengalami penyesuaian karena wabah pandemi Covid-19.

“Awalnya target PAD nya sebesar Rp 16 M. Karena Covid ini, kita turunkan menjadi Rp 9 M,” ucap Subhan.

Diperkirakan kebijakan ini sudah dapat diterapkan mulai tahun depan, setelah nantinya disahkan oleh DPRD Kota Banjarmasin.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00